Fraksi Demokrat Dorong Pengawasan Ketat APBD 2025 Kutai Timur
SANGATTA, ETENSI.COM – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menegaskan pentingnya pengawasan efektif dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dengan fokus pada efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam rapat paripurna ke-20, Pandi Widiarto menyoroti kendala penyerapan anggaran pada tahun 2023 dan 2024. Fraksi tersebut menekankan bahwa setiap alokasi dana harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mengusulkan penerapan lelang dini untuk kegiatan dan pengadaan barang/jasa guna mencegah penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran,” ujar Pandi. Strategi ini bertujuan mengurangi potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar.
Fraksi Demokrat juga memberikan catatan kritis terhadap proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun. Mereka mendorong pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Kritik lain ditujukan pada komposisi belanja daerah, di mana porsi belanja operasional masih dinilai terlalu tinggi dibandingkan belanja modal. Mereka merekomendasikan peningkatan anggaran multi-years untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Transparansi menjadi fokus utama lainnya. Fraksi ini mendorong kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait penggunaan dan hasil APBD, serta penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyimpangan.
Dengan pendekatan komprehensif ini, Fraksi Demokrat menyatakan dukungan terhadap visi “Kutai Timur Hebat 2045”, dengan catatan implementasi APBD harus secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pant/Adv-DPRD)
Tinggalkan Balasan
