Pansus DPRD Kutim Rampungkan Pembahasan APBD 2024, Siap Paripurna

Sangatta, Etensi.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutai Timur yang membahas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 telah merampungkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat yang berlangsung di ruang Hearing DPRD Kutim ini fokus pada tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kutai Timur tahun 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, didampingi Ketua Pansus H. Shabaruddin, serta anggota Pansus lainnya seperti Yulianus Palangiran, Hj. Uci, Yan, H. Aidil Fitri, dan H. Akhmad Sulaiman.

DPRD Kutim dan Pemkab Sepakati P-APBD 2025, Belanja Daerah Dipangkas Jadi Rp9,9 T

30/09/2025

Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menyatakan bahwa pembahasan telah “clear” dan siap untuk diparipurnakan esok hari. “Tadi sudah clear semuanya. Jadi besok tinggal paripurna,” ujar Sayid Anjas kepada media ini

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 adalah keterlambatan waktu pengerjaan kegiatan yang berbarengan dengan proses perubahan anggaran.

“Memang di 2024 itu banyak masalah keterlambatan waktu karena pengerjaan kegiatan 2024 itu berbarengan sama perubahan,” tambahnya.

Kesenjangan Dana Bagi Hasil dan Potensi Kekayaan Kutim Disoroti DPRD

19/09/2025

Meskipun tidak mengingat persis jumlah total pertemuan terkait APBD 2024, Sayid Anjas memastikan bahwa semua permasalahan telah dikembalikan dan semua sudah tercatat dalam Surat Tanda Setor (STS).

“Semua sudah dikembalikan, semua sudah ada di STS. Sehingga nanti besok sudah bisa kita laporkan,” tegasnya.

Terkait rekomendasi dari BPK, Sayid Anjas menyebutkan bahwa di Dinas Pekerjaan Umum (PU) saja terdapat 11 item. Rekomendasi tersebut umumnya berkaitan dengan pengembalian STS akibat kelebihan atau kekurangan volume pekerjaan.

“Ya, pengembalian STS. Ya, ada yang kelebihan, kekurangan volume. Itu biasa sih saya rasa. Itu memang terjadi setiap tahun biasanya memang seperti itu. Apalagi momen kemarin tuh keterlambatan waktunya sangat mepet,” jelasnya.

Selain itu, rekomendasi terkait pelaksanaan APBD secara keseluruhan juga telah dimasukkan dalam laporan Pansus. “Laporan lengkap dari Pansus akan dilihat saat paripurna besok.” pungkasnya.