Pemkab Kutai Timur Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2025 dalam Paripurna ke-19 DPRD

SANGATTA, ETENSI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kutai Timur. Penyampaian ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafilah, mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma.

Sidang yang berlangsung pada Jumat, 22 November 2024 pukul 00.20 WITA di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur itu menjadi momen strategis untuk merumuskan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Ade menjelaskan bahwa RAPBD 2025 dirancang berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Rp2,1 Triliun untuk Kutim: Pemerintah Ajukan 32 Proyek Multiyears, DPRD Tuntut Transparansi dan Kehati-hatian

8 menit

Pendapatan Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp11,15 triliun, yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar.

Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun.

Kutim Ingin Ubah Wajah TPA Menjadi Lebih Lestari dan Aman

12 jam

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar.

Belanja Daerah direncanakan mencapai Rp11,136 triliun, mencakup:

Belanja Operasi: Rp5,603 triliun.

Belanja Modal: Rp4,321 triliun.

Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar.

Belanja Transfer: Rp1,191 triliun.

Pada pos pembiayaan, tidak ada penerimaan yang dicatat, sementara pengeluaran sebesar Rp15 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ade menegaskan, RAPBD 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian, memperluas akses pelayanan dasar yang merata, mendorong penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Kami berharap dokumen ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan menjadi landasan yang kokoh untuk pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya.

Paripurna ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur. (RH/Adv-DPRD)