FKS Soroti Pembiayaan dan Peran APBD Dalam Perekonomian Daerah

SANGATTA, ETENSI.COM – Juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Kutai Timur, Syaiful Bahri menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama dalam pandangan tersebut adalah mengenai pembiayaan daerah dan peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Fraksi Keadilan Sejahtera menilai bahwa pembiayaan daerah yang sebesar Rp15 miliar untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus benar-benar dipantau. Kami berharap agar investasi yang dilakukan dapat memberikan laba yang signifikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kutai Timur,” ujar Syaiful Bahri saat membacakan pandangan umum tersebut dalam rapat paripurna ke-20 di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur pada Jumat, 22 November 2024.

Syaiful mengingatkan pentingnya memastikan setiap investasi dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BUMD memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rp2,1 Triliun untuk Kutim: Pemerintah Ajukan 32 Proyek Multiyears, DPRD Tuntut Transparansi dan Kehati-hatian

6 menit

Karena itu, FKS meminta agar pengelolaan BUMD dapat lebih transparan, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan publik dan infrastruktur di Kutai Timur.

Selain itu, FKS juga menekankan peran penting APBD dalam perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi.

“APBD sangat berperan penting dalam perekonomian daerah, karena dengan adanya pengelolaan yang baik, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal yang dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi,” papar Syaiful.

Kutim Ingin Ubah Wajah TPA Menjadi Lebih Lestari dan Aman

12 jam

Dalam pandangan tersebut, FKS DPRD Kutai Timur berharap agar pemerintah daerah memanfaatkan APBD dengan serius, dengan fokus pada pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan, harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD.

“Jumlah APBD yang cukup tinggi harus diimbangi dengan program nyata yang dapat berjalan dengan lancar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dapat diminimalisir dan manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat,” ujar Syaiful.

FKS berharap agar proses pembahasan RAPBD 2025 berjalan dengan lancar dan semua masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran yang lebih baik. (Ty/Adv-DPRD)