Infrastruktur Dasar Masih Jadi Kebutuhan Mendesak di Kutai Timur Anggota DPRD Komisi D Syaiful Bakhri Temukan Aspirasi Kritis Masyarakat Dapil 2
SANGATTA, ETENSI.COM – Hasil reses Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri dari Komisi D, mengungkap permasalahan infrastruktur yang masih menjadi tantangan utama di tiga kecamatan wilayah Dapil 2, yakni Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan.
Berdasarkan temuan lapangan, mayoritas usulan masyarakat difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar, terutama jaringan jalan dan akses listrik di kawasan pemukiman terpencil. Meskipun jaringan jalan poros sudah relatif merata, masih terdapat kendala akses di wilayah pedalaman.
“Mayoritas usulan masyarakat berfokus pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan dan gang, terutama di kawasan pemukiman yang belum tersentuh pembangunan,” ungkap Syaiful dalam keterangan resmi. Dia menjelaskan bahwa di Teluk Pandan, meski jaringan jalan poros sudah terhubung dengan baik, wilayah pemukiman yang berjarak satu hingga dua kilometer ke dalam, termasuk area perkebunan, masih membutuhkan perbaikan.
Persoalan serupa juga terjadi pada infrastruktur kelistrikan. Syaiful mengungkapkan bahwa jaringan listrik memang telah tersedia di sepanjang jalan poros, namun pemukiman di area perkebunan yang berjarak satu hingga dua kilometer masih belum terjangkau aliran listrik.
Sebagai wakil rakyat, Syaiful berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap rapat dengan pemerintah daerah. “Kami akan memastikan hasil reses ini mendapat perhatian serius di tingkat legislatif. Perbaikan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dapil 2 secara signifikan,” tegasnya.
Syaiful menekankan bahwa infrastruktur dasar memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat. Keterbatasan akses jalan dan listrik berpotensi menghambat proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Temuan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil. Fokus utama adalah menjamin aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di seluruh kawasan Kutai Timur.
Langkah strategis yang diusulkan meliputi pemetaan detail wilayah yang membutuhkan intervensi infrastruktur, pengalokasian anggaran khusus, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Melalui upaya sistematis ini, diharapkan kesenjangan infrastruktur di Kutai Timur, khususnya di Dapil 2, dapat secara bertahap diminimalisasi demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. (Pant/ADV-DPRD)
Tinggalkan Balasan
