Komisi C DPRD Kutai Timur Dorong Pemerataan Akses Air Bersih Fokus Kembangkan Jaringan PDAM untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
SANGATTA, ETENSI.COM – Komisi C DPRD Kutai Timur menginisiasi upaya komprehensif untuk memperluas akses air minum melalui pengembangan jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Program strategis ini bertujuan menjangkau kawasan perkotaan yang selama ini belum memiliki akses terhadap sistem penyediaan air bersih.
Pandi Widiarto, Anggota Komisi C, menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan fundamental yang harus mendapatkan prioritas tinggi. “Meskipun progres pengembangan telah berjalan maksimal, masih terdapat beberapa wilayah perkotaan yang membutuhkan perhatian khusus,” ungkapnya dalam keterangan resmi.
Komisi C sedang menunggu laporan komprehensif dari dinas teknis untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap perkembangan proyek. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan langkah lanjutan dan penyesuaian anggaran yang diperlukan.
Keberhasilan pengembangan infrastruktur air minum membutuhkan sinergi multipihak. Pandi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, PDAM, dan DPRD untuk memastikan proyek berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami berkomitmen mengawal proyek ini agar tidak ada wilayah yang kesulitan mendapatkan akses air bersih,” tegasnya.
Pendekatan komprehensif ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari teknis pembangunan infrastruktur hingpa pemerataan distribusi. Komisi C yakin bahwa sistem penyediaan air minum di Kutai Timur dapat segera menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Air bersih bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak dasar setiap warga. Perannya sangat vital bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Pandi. Lebih lanjut, dia menyampaikan optimisme bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur.
Sejalan dengan upaya pemerataan akses air minum, Komisi C juga terus melakukan pengawasan ketat terhadap proyek multiyears yang sedang berlangsung. Fokus utamanya adalah memastikan kualitas kerja kontraktor dan optimalisasi penggunaan anggaran publik.
“Kami telah memperjuangkan anggaran untuk proyek-proyek ini. Oleh karena itu, kinerja maksimal dari kontraktor di lapangan menjadi hal yang mutlak,” pungkas Pandi Widiarto, yang juga merupakan politisi muda dari Partai Demokrat tersebut.(Pant/ADV-DPRD)
Tinggalkan Balasan
