Fraksi PPP Minta Optimalkan Gali Sumber Pendapatan Alternatif

SANGATTA, ETENSI.COM – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar lebih kreativitas dalam dalam menggali berbagai sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu dilontarkan Juru bicara Fraksi PPP DPRD Kutai Timur, Ramadhani dalam rapat paripurna ke-20 di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, pada Jumat, 22 November 2024. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur 2025.

Dalam paripurna itu, Ramadhani mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas penyusunan prioritas anggaran sebesar Rp11,136 triliun. Anggaran ini terbagi empat komponen utama yakni belanja operasi Rp5,603 triliun, belanja modal Rp4,321 triliun, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp1,191 triliun.

Rp2,1 Triliun untuk Kutim: Pemerintah Ajukan 32 Proyek Multiyears, DPRD Tuntut Transparansi dan Kehati-hatian

11 menit

“Kami memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam menyusun prioritas anggaran untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ramadhani.

Dia menegaskan pentingnya kreativitas dalam menggali sumber pendapatan alternatif karena target pendapatan di APBD 2025 sebesar Rp11,151 triliun.

Itu sebabnya, Ramadhani mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada belanja, tapi juga pada pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Kutim Ingin Ubah Wajah TPA Menjadi Lebih Lestari dan Aman

12 jam

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus lebih inovatif dan efisien dalam mengelola potensi yang ada. Jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi pikirkan bagaimana menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” tegas Ramadhani.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu bekerja dengan cepat dan tepat dalam melaksanakan program prioritasnya. Hal ini penting untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan serapan anggaran dimaksimalkan.

Ramadhani juga mengingatkan pentingnya pembahasan Raperda APBD 2025 secara mendalam agar hasil akhirnya benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap APBD 2025 ini mampu menjawab aspirasi masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah,” tambahnya. (Ty/Adv-DPRD)