Pemkab Kutai Timur Membuka Lowongan Pegawai PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2023
Sangatta, Etensi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengumumkan pembukaan penerimaan formasi jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional untuk tahun 2023. Alokasi total yang dibutuhkan mencapai 1.480 tenaga. Pengumuman ini merujuk pada surat edaran Bupati Kutim Nomor: 800.1.2.2/6665/BKPSDM-PP & INKA tentang Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemkab Kutim Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2023.
Dari jumlah tersebut, terdapat 700 formasi untuk tenaga guru, 298 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 482 formasi untuk tenaga teknis. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023, seperti yang dijelaskan dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Bupati Kutim, H. Ardiansyah Sulaiman.
| Nama File | |
|---|---|
| SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 | Download Pengumuman |
Pendaftaran calon PPPK tidak akan dikenai biaya apapun, dan proses seleksi akan melibatkan beberapa tahap. Tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi, uji kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.
Hasil seleksi administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada periode 13-16 Oktober 2023, sementara pengumuman hasil seleksi kompetensi akan dilakukan pada periode 30 Oktober – 2 November 2023. Pengumuman kelulusan akhir calon PPPK dijadwalkan pada tanggal 4 hingga 13 Desember 2023.
Informasi resmi terkait seleksi calon PPPK tahun 2023 hanya dapat diakses melalui situs atau portal resmi pemerintah, seperti https://sscasn.bkn.go.id, website resmi https://bkpsdm.kutaitimurkab.go.id, dan akun media sosial Instagram resmi dengan nama pengguna “bkpsdmkutaitimur.” Selain itu, pemberitaan resmi juga dapat diakses melalui situs resmi Pemkab Kutai Timur di https://pro.kutaitimurkab.go.id/.(Adv)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
