Gandeng Inspektorat hingga KP2KP, DPPKB Kutim Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan
SANGATTA— Suasana di Ruang Rapat DPPKB Kutai Timur terasa sedikit berbeda pada Selasa pagi (9/12/2025). Biasanya tempat itu dipenuhi tumpukan berkas dan rapat rutin, namun kali ini para PPTK, staf pengelola kegiatan, hingga PLKB datang dengan semangat baru. Mereka bersiap mengikuti kegiatan Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah, sebuah agenda dua hari yang bertujuan merapikan, memperbaiki, bahkan menjernihkan urusan laporan keuangan yang kadang dianggap rumit.
Plt. Sekretaris DPPKB, H. BB Partomuan, mewakili Kepala DPPKB Kutim, membuka kegiatan dengan pesan sederhana namun penting. Ia menegaskan laporan keuangan bukan hanya tumpukan angka.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Lewat nada yang tenang, ia mengingatkan setiap program sekecil apa punperlu dipertanggungjawabkan secara resmi, sistematis, dan transparan. Dari penjelasannya, tersirat bahwa laporan keuangan sebenarnya adalah cerita tentang perjalanan sebuah kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, hambatan yang ditemui, hingga target yang berhasil dicapai.
“Jika ceritanya jelas, maka keputusan ke depan bisa lebih tepat,” katanya.
Selama dua hari pelatihan, peserta tak dibiarkan sendirian mengartikan berbagai istilah teknis mengenai akuntabilitas. Mereka didampingi tiga narasumber yang masing-masing membawa sudut pandang berbeda.
Hari pertama, giliran Emi Rusmawati dari Inspektorat Wilayah Kutim memaparkan pentingnya ketelitian dan kepatuhan. Cara penyampaiannya yang lugas membuat materi pengawasan yang biasanya terasa berat menjadi lebih mudah dicerna.
Hari kedua, peserta ditemani Fiqih Dedi Efendi dari BPKAD Kutim. Ia membawa “kacamata keuangan” yang membuat para peserta memahami bagaimana laporan mereka berpengaruh pada tata kelola keuangan daerah. Siang harinya, suasana semakin hidup saat Abdul Mu’iz dari KP2KP hadir membahas aspek perpajakan dengan tema yang sering kali menimbulkan banyak tanya, namun hari itu berhasil dibahas dengan santai melalui diskusi aktif.
Tak hanya duduk mendengarkan, para peserta juga terlibat dalam diskusi kelompok. Metode pelatihan kali ini memang dibuat cair. Ada paparan, ada tanya jawab, dan ada sesi berbagi pengalaman sembari sesekali diselingi canda ringan.Di sela-sela kegiatan, beberapa peserta tampak saling menunjukkan dokumen yang mereka bawa. Ada yang membandingkan format laporan, ada yang mencatat poin penting yang baru dipahami, ada pula yang mengangguk-angguk ketika narasumber menjelaskan kesalahan umum yang sering terjadi dan ternyata hampir semua pernah mengalaminya.
Kegiatan ini, sebagaimana disebutkan H. BB Partomuan, bukan hanya soal laporan, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang lebih akuntabel. Sasaran akhirnya cukup jelas, laporan yang akurat, transparan, tertata rapi, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, pemantauan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga DPRD bisa berjalan lebih efektif.
Kegiatan yang dibiayai melalui DIPA DPPKB Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 ini menjadi ruang belajar yang terasa lebih humanis. Tidak ada tekanan, tidak ada suasana formal yang kaku justru para peserta merasa mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang apa yang selama ini mereka kerjakan sehari-hari.
Di akhir acara, beberapa peserta bahkan bercanda bahwa mereka kini “lebih berdamai dengan laporan keuangan”. Sebuah pernyataan ringan, tetapi mencerminkan tujuan kegiatan. Membuat laporan pertanggungjawaban tidak lagi sekadar kewajiban, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Dan ketika hari kedua berakhir, para peserta meninggalkan ruang rapat dengan wajah yang lebih legamembawa pulang pengetahuan baru, pemahaman yang lebih dalam, serta rasa percaya diri untuk menyusun laporan yang lebih baik di tahun mendatang.
