DPPKB Kutim Serahkan Data BNBA Risiko Stunting, KPC Siap Intervensi di Wilayah Ring 1
SANGATTA– Suasana penuh komitmen menguasai ruang rapat Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, ketika Kepala DPPKB Achmad Junaidi B beserta jajaran kabid dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)-nya menerima audiensi manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC). Pertemuan yang berlangsung hangat ini fokus pada serah terima data by name by address (BNBA) Keluarga Risiko Stunting (KRS), sebagai landasan untuk membangun kolaborasi yang lebih tajam dan terarah.
“Berita acara serah terima data ini sangat penting kami berikan sebagai bentuk dokumen otentik,” tegas Achmad Junaidi saat diwawancarai insan pers usai kegiatan, Senin (8/12/2025) siang.
Ia menekankan sebagian data bersifat rahasia dan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga setiap permintaan data harus melalui prosedur resmi. Mulai dari surat permohonan kepada BKKBN melalui DPPKB, diikuti berita acara serah terima, serta didukung oleh Perjanjian Kerjasama yang jelas. Namun, kebijakan penanganan stunting tidak bisa menunggu lama. “Kalau kita menunggu administrasi selesai dulu, bisa jadi perencanaan sudah dibuat tapi data baru muncul akhirnya tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, meskipun administrasi bisa menyusul, data langsung diberikan untuk mendorong intervensi cepat. Pria kelahiran Muara Ancalong itupun menguraikan berbagai faktor penyebab risiko stunting yang perlu diatasi, mulai dari tingkat kesejahteraan keluarga hingga akses air bersih dan sanitasi. “Jika keluarga berada di desil 1-4, bisa jadi karena kurang pendidikan, tidak punya keahlian, atau belum bekerja bisa diberdayakan melalui UMKM atau pelatihan,”terangnya.
Untuk akses air bersih, ia menambahkan tidak selalu perlu pemasangan PDAM. Jika rumah bukan milik sendiri, Dinas Kesehatan akan mengecek kualitas air yang digunakan. Sedangkan untuk sanitasi, perusahaan dapat membantu penyediaan jamban dengan catatan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.
Selain itu, intervensi juga akan fokus pada PUS 4T (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat) dan edukasi keluarga berencana, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyadarkan pentingnya program tersebut tanpa bertentangan dengan ajaran agama. “Tujuannya jelas, jarak kelahiran yang terukur baik akan mendukung pendidikan dan kesehatan anak,” tandasnya.
Rencana koordinasi lebih lanjut akan digelar dalam dua minggu ke depan di lokasi eksternal KPC, bersama dengan para subkontraktor. Pada tanggal 23 Desember mendatang, akan ada pertemuan besar yang dihadiri Bupati Kutim, guna menyelaraskan program agar tidak terjadi duplikasi bantuan. “Kita akan duduk bersama dengan KPC, PUPR, dan pihak terkait. Karena persepsi tentang stunting tidak boleh sekadar melihat kasat mata orang pendek dan kurus, harus melalui pemeriksaan medis,” tegas Achmad Junaidi.
Hadir mewakili KPC, Acting Manager Community Empowerment Febriana Kurniasari menyampaikan permintaan data KRS bertujuan untuk mengintervensi warga di wilayah Ring 1 operasional KPC (Sangata Utara, Sangata Selatan, Rantau Bulung, dan Bengalam), dengan fokus menurunkan akar risiko stunting hingga menghilangkannya secara total. “Penanganan stunting perlu komprehensif, tidak hanya fokus pada anak yang sudah stunting, tapi juga keluarga berisiko,” ucap Febriana.
Ia menambahkan KPC akan mengajak lebih dari 20 kontraktor melalui forum CSR untuk berkontribusi dalam program intervensi, mulai dari penyediaan jamban, air bersih, hingga peningkatan gizi. Sangata Utara menjadi prioritas utama mengingat angka KRS yang tinggi di wilayah tersebut.“Kami mengajak DPPKB sebagai bukti evidence dan pemimpin sektornya, agar kolaborasi antara KPC dan kontraktor bisa selaras dengan program pemerintah,” pungkasnya.
