Yan Serap Aspirasi Warga Dapil 4: Infrastruktur dan Persiapan Ekonomi Jadi Prioritas
SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur, Yan, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Kegiatan ini berlangsung di empat desa, yakni Desa Rantau Panjang (Kecamatan Telen), Desa Wahau Baru dan Desa Wana Sari (Kecamatan Muara Wahau), serta Desa Makmur Jaya (Kecamatan Kombeng), mulai 15 hingga 18 November 2024.
Dalam pertemuan ini, Yan menerima banyak masukan dari masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur. Permintaan warga mencakup perbaikan jalan desa dan jalan tani, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, hingga ketersediaan pupuk subsidi untuk mendukung aktivitas pertanian.
“Saya sudah mendatangi empat desa, dan ke depan masih ada beberapa desa lagi yang akan saya kunjungi,” ungkap Yan saat ditemui di depan ruang hearing sekretariat DPRD Kutai Timur.
Yan menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat bervariasi di setiap desa. Di Desa Wahau Baru, warga mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan yayasan untuk mendukung kebutuhan generasi muda. Sementara itu, di Desa Wana Sari, perhatian masyarakat tertuju pada upaya persiapan ekonomi menjelang replanting atau penanaman ulang kebun sawit.
“Mereka meminta bantuan tambak ikan sebagai salah satu alternatif ekonomi yang dapat dimanfaatkan setelah replanting sawit selesai,” jelas Yan.
Selain itu, warga Desa Wana Sari juga mengusulkan dukungan berupa program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang berkelanjutan. Program ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi melalui penanaman ulang kebun sawit dengan sistem yang lebih modern dan produktif.
“Masyarakat berharap bantuan PSR bisa diusulkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi di sektor perkebunan,” tambahnya.
Reses ini menjadi wujud nyata upaya Yan dalam menyerap dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di Dapil 4. Aspirasi yang diterima akan diperjuangkan melalui jalur legislatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan di Kutai Timur. (RH/Adv-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
