DPPPA Kaltim Dorong Perempuan Kepala Keluarga jadi Agen Perubahan di Kutim

SANGATTA –Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Layanan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKA) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Tema kegiatan ini adalah Memberdayakan Perempuan Kepala Keluarga untuk Menjadi Agen Perubahan.

Acara yang diikuti sekitar seratus peserta ini menghadirkan berbagai organisasi perempuan. Di antaranya GOW, Aisyiyah, Muslimat NU, dan IWAPI. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Poniso Suryo Renggono, membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Poniso mengatakan perjuangan mewujudkan kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. “Perjuangan mewujudkan kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak yang sama dalam perlindungan, akses layanan, dan pengambilan keputusan di ruang publik,” tegas Poniso.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

2 jam

Ketua Panitia Fahmi Rojano menambahkan, peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kaltim menjadi prioritas karena ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan masih perlu dikurangi.

“Pembangunan tidak bisa hanya diukur dari angka ekonomi atau infrastruktur. Keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan menjadi indikator penting menuju masyarakat yang adil dan berdaya saing,” ujar Fahmi Rojano.

Program PEKA didanai dari APBD Provinsi Kaltim dan menjadi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam ekonomi, sosial, dan politik. Melalui kegiatan ini, perempuan kepala keluarga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan tulang punggung pembangunan daerah.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

2 jam

Fahmi menjelaskan, program PEKA didanai dari APBD Provinsi Kaltim melalui DPPPA dan menjadi bagian dari program unggulan untuk memperkuat posisi perempuan, khususnya kepala keluarga, dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan organisasi perempuan dan masyarakat sipil adalah kunci keberhasilan,” imbuhnya. (ADV)