Kapolda Kaltim Siapkan 1.900 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa 21 Mei, Tekankan Pendekatan Humanis dan Bijak Bermedsos
BALIKPAPAN – Menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 Mei mendatang, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memastikan kesiapan pengamanan secara menyeluruh. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa pendekatan pengamanan yang diterapkan bukan lagi pendekatan lama, melainkan mengedepankan prinsip humanis serta perlindungan terhadap hak demokrasi masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media, Endar menekankan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijaga oleh aparat kepolisian.
“Terkait dengan rencana aksi tanggal 21 Mei, tentunya kami dari jajaran kepolisian telah mempersiapkan pengamanan. Tetapi kami sampaikan bahwa paradigma pengamanan unjuk rasa kita itu bukan paradigma yang lalu-lalu. Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh, karena kami justru melayani unjuk rasa itu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepolisian memiliki komitmen untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Oleh karena itu, konsep pengamanan yang diterapkan akan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
“Unjuk rasa adalah hak demokrasi masyarakat dan kami di kepolisian wajib menjaga itu. Sehingga metode konsep kami adalah konsep yang lebih humanis kepada pengunjuk rasa,” tegasnya.
Meski demikian, Kapolda juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib dan damai. Ia mengingatkan pentingnya menjaga suasana kondusif serta menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Kepada masyarakat atau kelompok yang akan melaksanakan unjuk rasa, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tolong tertib, laksanakan dengan damai, jangan ada provokatif, dan buat hal-hal yang konstruktif dalam proses penyampaian aspirasi,” katanya.
Endar juga menyoroti potensi kerawanan dalam aksi yang melibatkan banyak massa. Menurutnya, kondisi psikologis massa yang dinamis kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan negatif.
“Aksi ini melibatkan banyak pihak, sehingga psikologi massa mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Harapan saya kepada saudara-saudara yang unjuk rasa, mohon bisa menjaga diri dan memfilter, jangan sampai ada pihak lain yang tujuannya destruktif,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar aksi tidak dimanfaatkan untuk tindakan anarkis maupun kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat lainnya.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan unjuk rasa ini untuk hal-hal negatif, seperti membuat situasi anarkis atau mengganggu kegiatan masyarakat lain,” tambahnya.
Terkait kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Timur, Kapolda memastikan bahwa hingga saat ini situasi masih dalam keadaan aman dan kondusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas tersebut.
“Secara umum, situasi dan kondisi Kalimantan Timur Alhamdulillah masih damai, tertib, dan kondusif. Harapan saya kepada masyarakat, mari kita jaga kondisi ini. Kalimantan Timur dikenal sebagai provinsi yang damai dan tertib, jangan dirusak oleh hal-hal kecil,” ucapnya.
Dalam rangka pengamanan aksi tersebut, Polda Kaltim akan mengerahkan sekitar 1.900 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
“Untuk jumlah personel, kami akan melibatkan sekitar 1.900 lebih, termasuk dari TNI, Satpol PP, dan stakeholder terkait,” ungkap Endar.
Adapun lokasi yang menjadi titik utama aksi unjuk rasa berdasarkan pemberitahuan yang diterima kepolisian berada di dua titik, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, pengamanan juga akan mencakup akses jalan, fasilitas umum, serta objek vital di sekitar lokasi aksi.
“Untuk lokasi ada dua titik, di kantor DPRD Provinsi Kaltim dan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Tentunya area jalan, akses, dan fasilitas umum juga menjadi perhatian pengamanan kami,” jelasnya.
Kapolda kembali menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal jalannya aksi agar tetap berlangsung tertib. Namun, ia juga mengingatkan bahwa aparat tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindak pidana.
“Silakan menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan sebaik-baiknya. Kami akan kawal itu. Tapi terhadap orang-orang yang ingin mengganggu ketertiban umum atau melakukan tindak pidana, tentu itu menjadi urusan kami,” tegasnya.
Selain pengamanan di lapangan, Polda Kaltim juga meningkatkan pengawasan di ruang digital melalui patroli siber. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu keresahan di masyarakat.
“Kami melakukan patroli siber. Kami melihat bahwa media sosial saat ini sangat strategis dalam membentuk persepsi publik. Kalau persepsi itu terbentuk dari informasi yang tidak benar, ujungnya bisa mengganggu stabilitas sosial,” ujarnya.
Endar pun mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa.
“Kami mohon kepada masyarakat bijak dalam penggunaan media sosial. Hati-hati menerima informasi, cek betul kebenarannya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar,” pesannya.
Sebagai penutup, Kapolda berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Timur, khususnya menjelang aksi unjuk rasa yang akan datang.
“Mari kita jaga bersama kondusivitas Kalimantan Timur. Silakan menyampaikan aspirasi, itu hak demokrasi, dan kami berkomitmen untuk melayani serta mengawal dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(Shinta)
