Pendidikan di Kutai Timur: Mencari Solusi untuk Keterbatasan Tenaga Pengajar dan Fasilitas Sekolah

SANGATTA, ETENSI.COM – Potret pendidikan di Kabupaten Kutai Timur menghadirkan kompleksitas persoalan yang membutuhkan perhatian menyeluruh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengungkap sejumlah tantangan krusial yang menghambat pemerataan layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil.

Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan tenaga pengajar berkualitas. Kebijakan pembatasan pengangkatan tenaga honorer dinilai telah menciptakan kesenjangan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan guru di wilayah-wilayah sulit.

Dusun Kudung di Kecamatan Bengalon menjadi salah satu contoh nyata kondisi pendidikan yang memprihatinkan. Siswa di wilayah ini harus menempuh perjalanan hingga 5 kilometer untuk mengakses sekolah terdekat, sementara beberapa institusi pendidikan sudah mengalami overkapasitas.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

15 jam

“Aturan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer menjadi kendala besar dalam pengembangan pendidikan,” tegas Syaiful saat ditemui di ruang kerjanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini merinci sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari pemenuhan standar tenaga pendidik berkualifikasi minimal S1, pembangunan ruang belajar, hingga pengadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan perpustakaan.

Persoalan aksesibilitas pendidikan tidak berhenti pada ketersediaan guru dan fasilitas. Syaiful juga menyoroti tantangan transportasi bagi siswa di daerah terpencil. Ia mengapresiasi inisiatif beberapa perusahaan swasta seperti PT Anugerah Energitama dan PT Bima Palma Nugraha yang telah menyediakan bus sekolah untuk anak karyawan.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

15 jam

“Kami akan mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan serupa bagi sekolah-sekolah negeri yang sulit dijangkau,” sambungnya.

Usulan pembangunan gedung baru di desa persiapan Tepian Budaya dan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang memadai menjadi bukti nyata kompleksitas persoalan pendidikan di Kutai Timur.

Ke depan, diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, alokasi anggaran, hingga komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. (RH/Adv-DPRD)