Infrastruktur Jalan Kutai Timur Terancam, Legislator Desak Regulasi Pembatasan Kendaraan Berat
SANGATTA, ETENSI.COM – Degradasi infrastruktur jalan akibat kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kutai Timur. Legislator Pandi Widianto mendorong perlunya kebijakan komprehensif untuk melindungi investasi pembangunan dan menjaga kualitas prasarana publik.
Kondisi infrastruktur jalan di Kutai Timur menghadapi ancaman serius akibat tingginya intensitas lalu lintas kendaraan berat bermuatan lebih (ODOL). Hal ini terungkap dalam sidang paripurna DPRD setempat, di mana Anggota Komisi C, Pandi Widianto dari Partai Demokrat, menyuarakan keprihatinan mendalam atas degradasi yang dialami prasarana perhubungan.
Menurut Pandi, jalan-jalan yang semula direncanakan bertahan selama satu dekade kini hanya mampu bertahan separuhnya. “Investasi infrastruktur kita terancam sia-sia karena kerusakan prematur,” tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan dampak signifikan yang ditimbulkan oleh kendaraan bertonase besar terhadap kualitas infrastruktur daerah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pandi mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas instansi. Tim ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan dinas terkait, seperti Kementerian ATR/BPN dan Dinas Perhubungan. Tujuan utamanya adalah merumuskan kebijakan komprehensif yang mengatur tonase, rute, dan jadwal operasional kendaraan berat.
“Kita membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek keselamatan publik dan kelestarian infrastruktur,” jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sektor industri tanpa mengorbankan fasilitas publik.
Legislator tersebut juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Langkah ini dinilai strategis untuk mengoptimalkan masa pakai infrastruktur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah Kutai Timur.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Joko Suripto, telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mengantisipasi perluasan permasalahan ODOL, termasuk melaksanakan operasi penertiban di beberapa titik strategis.
“Komitmen bersama dalam menjaga aset publik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” pungkas Pandi.(Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
