Fraksi Demokrat Dorong Penggunaan Teknologi Kelola Anggaran
SANGATTA, ETENSI.COM – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan anggaran.
Salah satunya dengan mengoptimalkan katalog elektronik lokal dan toko daring untuk proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, pihaknya berharap pengelolaan anggaran menggunakan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Pernyataan itu dilontarkan Pandi Widiarto dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025 di ruang sidang utama, pada Jumat 22 November 2024.
Fraksi Demokrat, kata Pandi, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Kutai Timur 2025.
Menurutnya, dominasi belanja operasi yang lebih besar dibanding belanja modal.
“Ketimpangan ini mencerminkan kurang optimalnya perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Belanja modal seharusnya ditingkatkan, terutama untuk program multi-year yang mendukung pembangunan infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan,” beber Pandi.
Dia menilai, pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperbaiki komposisi anggaran agar lebih proporsional dan mendukung program strategis relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Pandi menyebut bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran secara jelas dan akurat.
“Kami mendukung upaya transparansi anggaran yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran publik. Pemerintah perlu menyediakan akses mudah terhadap informasi ini,” tambahnya.
Pihaknya berharap agar APBD Kutai Timur 2025 dapat dirancang lebih baik untuk memenuhi target pendapatan tetapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan transparan. “Kami siap mengawal implementasi APBD agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Pandi. (Ty/Adv-DPRD)
Tinggalkan Balasan
