Kendalikan Inflasi Daerah, Kutim Kuatkan Strategi 4K
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memperkuat strategi empat pilar pengendalian inflasi yang dikenal dengan istilah 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Prinsip itu ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Waki Bupati (Wabup), Mahyunadi, menjelaskan bahwa inflasi harus dikendalikan dengan menjaga keseimbangan antara harga dan produktivitas.
Ia menyebut, inflasi bukan semata-mata urusan angka, melainkan soal kesejahteraan rakyat. “Ini soal apakah rakyat kita masih bisa membeli kebutuhan pokok, soal apakah petani kita tetap bisa menanam dan menjual hasilnya dengan layak,” tegas Ardiansyah.
Kutim juga akan memperkuat infrastruktur logistik, memperketat pengawasan distribusi BBM dan elpiji bersubsidi, serta memastikan komunikasi antar instansi berjalan lancar.
Menurut Ardiansyah, inflasi yang terkendali justru dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang sehat. Karena itu, TPID Kutim diharapkan dapat bekerja konsisten menyeimbangkan antara kestabilan harga dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Di luar teks, Mahyunadi menambahkan, seluruh langkah ini, tidak boleh berhenti pada tataran administratif. Menurutnya, TPID harus bekerja sebagai sistem, bukan hanya sebagai forum. “Tidak cukup satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau satu kebijakan. Kita butuh orkestrasi lintas institusi untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tak menentu,” jelasnya.
Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Kutim optimistis bisa menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika nasional maupun global. (ADV/ProkopimKutim/E)
