Kunker ke Kutim, DPD RI Simak Keluhan soal Dana Desa, TNK, Kekurangan Guru hingga Koperasi Merah Putih
TELUK PANDAN – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkapkan persoalan yang dialami daerahnya saat kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Kecamatan Teluk Pandan, Kutai Timur, beberapa waktu lalu. Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah keterbatasan ruang hidup masyarakat akibat kebijakan kawasan Taman Nasional Kutai (TNK).
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan kepada para senator bahwa sebagian wilayah TNK dulunya merupakan perkampungan warga. “Sekarang malah menjadi momok karena membatasi ruang hidup warga. Peta sudah kami tunjukkan kepada para senator,” ungkapnya.
Ia berharap kehadiran DPD RI dapat membuka jalan untuk memperjuangkan revisi kebijakan TNK agar lebih berpihak kepada warga. “Kami berharap kehadiran para senator ini menjadi pintu awal untuk perjuangan di Jakarta agar warga mendapatkan kembali hak ruang hidupnya,” kata Mahyunadi.
Selain TNK, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Poniso Suryo Renggono, juga melaporkan dampak moratorium ASN terhadap kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan di desa.
“Guru dan tenaga kesehatan banyak yang belum terserap karena moratorium. Jika dibiarkan, akan mengganggu pelayanan dasar di masyarakat. Ini menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan,” tegasnya.
Selain itu, pihak desa menyampaikan keluhan penggunaan ploting dana desa yang masih sangat diatur oleh pemerintah pusat. Ini membuat desa tidak leluasa menggunakan dana desa sesuai kebutuhan. Kemudian juga ada masalah pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang menyisakan kekhawatiran bagi desa yang melaksanakannya.
Kunjungan Komite I ini menegaskan peran DPD RI sebagai penghubung aspirasi daerah dan pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan desa. “Semuanya kami catat dengan serius,” ucap Muhdi, Wakil Ketua III DPD RI yang memimpin kunjungan itu. (ADV)
Tinggalkan Balasan
