DPRD Kutim Gelar Paripurna Ke-16, Basti: Penggunaan Anggaran Harus Dimaksimalkan Untuk Kepentingan Masyarakat
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Sidang Paripurna ke-16 tentang penyampaian pemandangan Fraksi-Fraksi dalam Dewan, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021, yang digelar di ruang sidang utama, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Timur, Pada Senin (20/06/2022).
Sidang Paripurna Ke-16 tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, S. Sos., dan dihadiri Anggota Dewan serta Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman Yang diwakili, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, juga para Forkompimda Kabupaten Kutim dan para undangan Lainya.
Salah satu Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya, mengatakan bahwa Realisasi Belanja senilai 2,84 triliyun adalah angka yang terbilang cukup besar, sekalipun masih lebih diutamakan pada belanja operasional yang mencapai angka 1,92 triliun.
“Dalam hal ini, angka ini masih bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan, sehinga keseimbangan dapat tercapai demi kesejahtreaan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” ujar Basti.
Untuk itu, realisasi penerimaan dapat manjadi Alternatif pembiayaan dalam kondisi APBD mengalami defisit. Dari angka yang tertera dalam nota penjelasan raperda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2021, realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 5 milyar atau 100.37 persen, dari anggaran pengeluaran pembiayaan, angka ini cukup siknifikan, untuk tidak menimbulkan resiko Fiskal berupa pinjaman. Karena ,” dalam hal APBD mengalami defisit tidak ada pendanan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutupi defisit tersebut, “ungkap Basti Dalam Pandangan Umumnya.
Dalam hal ini, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya berharap dalam pembahasan Bersama sebelumnya, lahir persetujuan Bersama terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021a gar ini dapat diperhatikan secara seksama.
Untuk itu, “setiap angka-angka yang tercantum pada laporan keuangan dan disingkronisasi dengan realisasi, sehingga efektivitas pengunaan anggaran dapat di maksimalkan dan penggunaan anggaran tetap mengedepankan kepentingan masyarakat kabupaten Kutai Timur,” pungkasnya.
