Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai dikukuhkan, Arfan Ucapkan Selamat
Etensi.com, Sangatta – Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur (Kutim) Arfan mengucapkan selamat kepada Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai yang telah dikukuhkan oleh Petinggi Pore Wilayah Kaltim Aji Mirza Wardana dan diberi prosesi tepung tawar oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XXI dengan gelar Sultan Aji Muhammad Arifin.
Ucapan itu disampaikan langsung oleh Arfan saat diwawancarai awak media usai acara pengukuhan yang berlangsung di ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Kamis (8/6/2023).
“Kami ucapkan selamat kepada Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai periode 2022-2027 yang telah dikukuhkan,” kata Arfan
Ia mengakui Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai kurang lebih seperti kerukunan lainnya, walaupun sempat tertunda sampai satu tahun pengukuhan, tak boleh menyurutkan semangat untuk merekatkan kesukuan Kutai yang ada di Kutim.
“Adanya Kerapatan Daerah Sempekat Keroan Kutai kesukuan Kutai pasti tambah rekat dan secara bersama-sama bersatu,”singkatnya.
Sebelumnya, usai dikukuhkan petinggi pore kerapatan daerah Sempekat Keroan Kutai Abdul Kader mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam pengukuhannya. Ia mengatakan Sempekat Keroan Kutai yang ada di Kutim telah berdiri sejak 7 tahun lalu. Jadi pihaknya menyambut kepengurusan yang lalu yakni Almarhum Edward Azran sampai dibentuklah kepengurusan yang baru ini.
“Kami siap bersinergi membangun Kutim bersama pemerintah. Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Kutim sehingga pembangunan berjalan sebagaimana diharapkan,” tegasnya. (Etens3/Adv)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
