Rapat Dengar Pendapat Dengan Forum RT Sangatta Utara Ditunda, Ini Kata Basti Sanggalani
Etensi.com, Sangatta – Rapat dengar pendapat (Hearing) yang akan dilakukan oleh Forum RT Sangatta Utara dengan pemerintah Kabupaten Kutim pada Kamis (11/05/2023) ini urung dilaksanakan dan akan segera dijadwalkan ulang oleh DPRD Kutim.
“Jadwalnya berbenturan dengan kunjungan kami pansus ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, ” ujar anggota DPRD Basti Sanggalani.
Saat disinggung terkait permasalahan yang akan di bahas dalam Hearing tersebut, politisi yang dikenal dekat awak media ini menyebut, terkait permintaaan kenaikan honor RT serta dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Rp 50 Juta per RT.
“Termasuk pemekaran wilayah tingkat RT, juga akan jadi bahasan hangat dalam Hearing, ” ucap Basti singkat.
Lebih jauh, Anggota Komisi A Bidang Pemerintah DPRD ini, membeberkan terkait pemekaran, dirinya berharap pemerintah daerah segera bisa melakukan pemekaran wilayah RT, khususnya yang ada di Kecamatan Sangatta Utara.
“Terutama di wilayah Teluk Lingga tepatnya di RT 04, yang jumlah penduduknya lebih dari 1000 jiwa, atau sekitar 400 KK, ” ucapnya.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 tahun 2005 tentang pedoman alokasi dana desa hanya mampu mengakomodir sebanyak 40 KK. Sehingga pelayanan dan program pembangunan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak optimal.
“Saya harap permasalahan ini bisa menjadi atensi pemerintah, karena imbasnya juga akan langsung dirasakan oleh masyarakat, ” pungkasnya. (Tj/Adv-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
