Sobirin Bagus Bacakan Laporan Reses pada Rapat Paripurna
Etensi.com, Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur kembali melaksanakan sidang paripurna ke-6 dengan agenda penyampaian laporan reses DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 dan 2023.
Laporan kegiatan reses masa sidang ke II daerah pemilihan III disampaikan oleh anggota DPRD H.Sobirin Bagus, dihadapan ketua DPRD dan Anggota Legislatif lainnya di gedung DPRD Kabupaten Kutai Timur, Rabu (03/05/2023).
Saat menyampaikan laporan hasil reses, politisi dari partai PKB ini menjelaskan bahwa latar belakang reses merupakan aktifitas kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD yang dilakukan baik secara perorangan ataupun secara kelompok.
Reses dilakukan diluar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan ataupun menjaring aspirasi masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan kertibaan masyarakat serta sosial ekonomi yang bertujuan untuk menyimak dan merefasi masyarakat untuk di jadikan bahan dan data guna di kelola di masa persidangan yang akan datang.
Pemantauan yang dimaksud dijelaskan oleh Sobirin, bahwa reses juga bermaksud serta bertujuan untuk melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dari masyarakat dalam upaya membangun daerah yang baik, fisik maupun non fisik serta untuk mendapatkan data yg kongkrit, akurat dan dapat di pertanggung jawabkan mengenai aspirasi masyarakat dalam memperbaiki daerah pemilihan tersebut.
Dijelaskan juga bahwa, proses reses dilaksakanakan selama 5 hari mulai tanggal 17 sampai dengan 21 maret 2023. Dan dilaksanakan di beberapa kecamatan tepatnya di daerah pemilihan III yaitu Kecamatan Batu Ampar, Kecamata Muara Bengkal, Kecamatan Muara Calong, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Busang, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kongbeng dan Kecamatan Telen.
Selama reses berlangsung, anggota DPRD yang melakukan reses berhasil menjaring aspirasi masyarakat khususnya di daerah pemilihan III. Aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah pembuatan turap, normalisasi sungai, peningkatan tempat wisata serta rehab masjid dan mushola, peningkatan badan jalan, pembangunan gedung olah raga serta semenisasi jalan antara desa.
Sobirin bagus menutup Pembacaan laporan daerah pemilihan III dengan ucapan terima kasih serta berharap sidang ke II tahun 2022 dan 2023 sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari hasil reses yang telah dilakukan khususnya di daerah pemilihan III.(ADV/DL)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
