DPRD Kutai Timur Gelar Paripurna Penyampaian Hasil Reses
Etensi.com, Sangatta – Usai melaksanakan kegiatan reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses Anggota DPRD masa persidangan 2022-2023, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jumat, Rabu (3/5/2023).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni, serta dihadiri 21 anggota legislatif dari masing-masing Dapil. Sebelumnya pelaksanaan reses telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD dimasing-masing Dapil, pada 17-21 Maret 2023.
Perwakilan dapil tiga yang disampaikan Sobirin Bagus, menyampaikan bahwa hasil reses dari delapan Kecamatan Kutai Timur masuk zona tiga, masih meliputi sejumlah aspirasi masyarakat, termasuk jalan dan rehab tempat ibadah.
“Secara keseluruhan ada enam program yang menjadi keinginan warga, termasuk pembuatan turap dan normasilisasi sungai, peningkatan tempat wisata, rehab masjid, peningkatan badan jalan, pembangunan gedung olahraga dan semenisasi jalan poros antar Desa,” papar politisi PKB itu.
Sedangkan, Ubaldus Badu politisi Nasdem perwakilan Dapil 4 DPRD Kutim mengungkapkan, bahwa selama reses yang mewakili 5 Kecamatan, banyak masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan yang belum merata, penyaluran air bersih, serta pengadaan bantuan usaha tani.
“Reses ini merupakan wadah menampung aspirasi masyarakat , sehingga layak bagi legislatif untuk memperjuangkan aspirasi tersebut. Reses dilakukan sebagai karangka anggota DPRD, menjalankan tugas dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan,” imbuh Ubaldus Badu.(Adv/E2)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
