Akselerasi Pemberdayaan UMKM dan Infrastruktur Pedesaan di Kutai Timur

SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengungkap tantangan kompleks pemberdayaan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di wilayah pedesaan, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Potret pembangunan daerah di Kutai Timur kembali terkuak melalui temuan lapangan Syaiful Bakhri, yang mengungkap sejumlah persoalan mendasar di sektor ekonomi mikro dan infrastruktur pedesaan. Melalui reses yang dilaksanakan pada 14-16 November 2024, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menangkap gambaran nyata dinamika pemberdayaan masyarakat.

Fokus utama temuan Syaiful terletak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang didominasi oleh para perempuan dengan produktivitas beragam. Mulai dari produksi sirup jahe, keripik, hingga pengolahan batik, para pelaku usaha ini menghadapi tantangan klasik yakni keterbatasan modal dan akses pengembangan kapasitas.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

15 jam

“Inti persoalannya bukan sekadar ketersediaan modal, melainkan bagaimana menciptakan ekosistem pemberdayaan berkelanjutan,” tegas Syaiful saat ditemui di ruang kerjanya.

Lelaki kelahiran 31 Juli 1964 ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam pemberdayaan UMKM. Pelatihan berkelanjutan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran seperti Sandaran dan Busang.

Selain persoalan ekonomi, infrastruktur dasar masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan akses listrik di wilayah pedesaan, khususnya di Kecamatan Teluk Pandan, menghadirkan potret kesenjangan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

15 jam

Syaiful mengungkap kondisi di sejumlah dusun yang masih mengandalkan genset dengan kapasitas terbatas, akibat kendala teknis pemasangan jaringan listrik. Rumah-rumah di gang atau radius lebih dari 1 kilometer dari jalan utama belum terjangkau aliran listrik karena keterbatasan akses infrastruktur.

“Pemerintah telah merampungkan jaringan listrik di 18 kecamatan. Langkah selanjutnya adalah mendorong percepatan elektrifikasi di desa dan dusun terpencil,” paparnya.

Tuntutan akan pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan infrastruktur dasar menjadi cermin kompleksitas pembangunan daerah. Dibutuhkan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mentransformasi potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang bermartabat.

Ke depan, pendekatan integratif antara pemberdayaan ekonomi, penguatan SDM, dan pengembangan infrastruktur menjadi kunci utama akselerasi kesejahteraan masyarakat KutaiTimur. (RH/Adv-DPRD)