Infrastruktur dan Kesehatan Menjadi Fokus Utama Syaiful Bakhri saat Reses Perdana
SANGATTA, ETENSI.COM – Reses perdana Syaiful Bakhri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur periode 2024-2029 membuka tabir permasalahan fundamental yang dihadapi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Selama tiga hari, mulai 14-16 November 2024, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengunjungi empat kecamatan: Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan.
Perjalanan reses yang dimulai dari Kecamatan Bengalon ini menghasilkan temuan kritis terkait infrastruktur dan layanan publik. Syaiful menemukan bahwa kondisi jalan pertanian masih sangat memprihatinkan, dengan banyak ruas jalan yang belum terselesaikan dan gang-gang yang membutuhkan perbaikan mendesak.
“Masalah infrastruktur menjadi persoalan utama yang kami temukan. Kondisi jalan tani dan akses transportasi di beberapa wilayah masih sangat terbatas dan membutuhkan perhatian serius,” ungkap Syaiful saat ditemui di ruang kerjanya.
Selain infrastruktur, aspirasi masyarakat juga menyoroti kebutuhan dasar lainnya. Sebagai anggota Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, Syaiful mencatat beberapa kebutuhan mendesak seperti pengadaan rumah ibadah, penambahan fasilitas pendidikan, dan perbaikan layanan kesehatan.
Kondisi Puskesmas Bengalon menjadi sorotan utama. Syaiful mengungkapkan minimnya tenaga medis, khususnya dokter spesialis, serta keterbatasan peralatan medis menjadi permasalahan kritis yang memerlukan intervensi segera.
“Kami berencana mengundang Dinas Kesehatan sebagai mitra untuk membahas solusi konkret terkait kebutuhan tenaga medis dan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah ini,” tegasnya.
Komitmen Syaiful untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi representatif sebagai wakil rakyat. Dengan pendekatan komprehensif, ia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Kutai Timur.(RH/Adv-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
