Dapil 2 Kutai Timur Hadapi Tantangan Serius Pembangunan Infrastruktur

SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkap sejumlah permasalahan krusial yang menghambat pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) 2, meliputi sektor perkebunan, perikanan, dan infrastruktur.

Sektor perkebunan menghadapi kendala regulasi subsidi pupuk. Petani kelapa sawit terkendala karena tidak mendapatkan subsidi pupuk, berbeda dengan tanaman pangan jangka pendek seperti sayuran dan padi. Kondisi ini memaksa petani sawit menanggung biaya produksi yang jauh lebih tinggi akibat penggunaan pupuk nonsubsidi.

Wilayah pesisir di Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan membutuhkan dukungan intensif untuk pengembangan sektor perikanan. Para nelayan masih memerlukan intervensi pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

15 jam

Infrastruktur, terutama di Sangatta Selatan, menjadi perhatian serius. Status pemukiman di kawasan hutan, seperti di Sangkima, secara signifikan menghambat akses pembangunan. Meskipun pemerintah daerah telah memulai program pelepasan kawasan hutan di wilayah Karangan, implementasinya masih membutuhkan proses panjang.

Program pembangunan jalan kebun dan pengadaan alat pascapanen belum memberikan dampak optimal akibat permasalahan pemeliharaan. Aksesibilitas menjadi hambatan utama pengembangan fasilitas, khususnya pendidikan, dengan banyak daerah sulit dijangkau.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan di Dapil 2 secara berkelanjutan,” tegas Joni.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

15 jam

Optimisme pembangunan bertahap di Sangatta Selatan tetap terjaga. Percepatan proses pelepasan kawasan hutan diharapkan dapat membuka akses pembangunan yang lebih luas. (Pant/Adv-DPRD)