DPRD Kutai Timur Susun Raperda Komprehensif untuk Ketertiban Masyarakat
SANGATTA, ETENSI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur tengah merancang Peraturan Daerah (Raperda) yang diharapkan dapat menciptakan tata kelola wilayah yang lebih sistematis dan kondusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya.
Yan, anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan upaya komprehensif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses pembahasan melibatkan sejumlah instansi kunci, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, Dinas Perdagangan, dan masyarakat umum.
Untuk memperkuat landasan akademis, tim perumus telah menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Langkah ini bertujuan mengkaji aspek yuridis secara mendalam dan mencegah potensi tumpang tindih kewenangan antar-instansi dalam penegakan aturan.
Ruang lingkup Raperda mencakup beberapa area kritis, di antaranya penataan pedagang kaki lima, manajemen parkir, pengelolaan pasar, dan pengaturan penjualan bahan bakar minyak eceran. Sebagai bagian dari proses pengembangan, tim juga berencana melakukan studi banding ke daerah lain guna mempelajari praktik terbaik dalam implementasi peraturan serupa.
“Kami tidak ingin terburu-buru dalam proses penyusunan. Regulasi ini akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan pertimbangan matang,” ungkap Yan. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah menciptakan lingkungan Kutai Timur yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Pendekatan partisipatif yang dilakukan DPRD Kutai Timur menunjukkan komitmen serius dalam menghasilkan produk hukum yang responsif dan akomodatif. Dengan melibatkan berbagai pihak sejak tahap perumusan, diharapkan Raperda ini dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.
Proses panjang ini mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui regulasi yang komprehensif, Kutai Timur berharap dapat menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan kondusif bagi aktivitas masyarakat.(Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
