Hepnie: Penyerapan Anggaran Tahun ini Cenderung Lambat
Etensi.com, Sangatta – Serapan anggaran yang lambat pada tahun ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan terjadi lagi. Saat ini, masuk triwulan kedua dan hampir semester kedua tahun 2023, penyerapan anggaran belum mencapai tingkat yang memuaskan. Maka dari itu, pemerintah diharapkan segera melakukan percepatan guna menghindari terulangnya peristiwa SiLPA sebesar Rp 1,5 triliun pada tahun sebelumnya.
Hepnie Armansyah, anggota DPRD Kutim, mengungkapkan keprihatinannya, mengingat penyerapan anggaran tahun ini cenderung lambat. Dia memperkirakan terjadi lagi SiLPA seperti tahun sebelumnya terutama karena APBD Kutim tahun 2023 jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Melihat rendahnya tingkat serapan hingga saat ini, Hepnie menilai kejadian serupa tahun lalu akan terulang, dimana banyak anggaran tidak terserap dengan maksimal.
“Saya pesimis anggaran terserap maksimal, apa lagi sampai saat ini pengerjaan proyek pembangunan belum semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sudah seharusnya, bulan enam atau Juni, semua proyek sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Hepnie menyayangkan adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia juga curiga bahwa perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan rendahnya tingkat serapan APBD tahun ini. Oleh karena itu, Hepnie meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan percepatan dalam pengadaan barang dan jasa serta proyek lainnya agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.
Dengan alokasi anggaran yang besar, Kutim memiliki banyak proyek fisik pada tahun ini. Namun, jika semua proyek dilaksanakan secara bersamaan, akan menghadapi kendala di lapangan karena ketergantungan terhadap bahan material. Oleh karena itu, Hepnie mengajak rekan-rekan sejawat di parlemen untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD. Tujuannya adalah agar dana yang tersedia dapat digunakan dengan tepat guna dan tepat sasaran, seperti yang diharapkan semua pihak.
Selain itu, Hepnie juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan penggunaan anggaran secara transparan. Ia siap melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap OPD guna memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai Ketua Komisi B DPRD Kutim, dia berharap agar langkah-langkah yang efisien dapat dilakukan untuk mengatasi lambatnya serapan anggaran dan mencegah terjadinya SiLPA pada tahun ini.( Eten1/Adv)
