Piter Palinggi Pimpin RDP Bersama Forum RT Sangatta Utara dan Pemkab Kutim
Etensi.com, Sangatta – Masalah seputar keberadaan Rukun Tetangga (RT) menjadi perbincangan hangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan di Gedung DPRD Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, pada hari Senin (15/5/2023). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur yang membidangi pemerintahan, Piter Palinggi dari fraksi Nasdem. Beberapa anggota dewan juga turut hadir.
Dalam RDP tersebut, hadir anggota DPRD seperti Faizal Racman, David Rante, dr. Novel Tyty Paembonan, Basti Sangga Langi, Ramadhani, Yan, Hepnie, Muhammad Amin, Yusuf Silambi, dan Adi Sutianto. Sementara itu, dari pemerintah, hadir perwakilan DPMDes, BPKAD, Kepala Desa Sangatta Utara, dan beberapa perwakilan RT.
Dalam RDP yang berlangsung hangat tersebut, dibahas usulan pemekaran wilayah RT, terutama di Sangatta Utara. Selain itu, juga dibahas tentang bantuan program pemerintah sebesar Rp 50 juta/RT. Terdapat juga permintaan kenaikan honorarium RT yang dirasa masih tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka lakukan.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan, Yusuf T. Silambi, menyebutkan bahwa terkait pemekaran wilayah, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari setiap aspek. Pihaknya menekankan bahwa saat ini telah memasuki tahun politik, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Sementara itu, terkait kenaikan honorarium RT, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya. Kita semua tahu betapa krusialnya peran RT dan mereka menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujar Yusuf Silambi.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Ramadhani, menyebutkan bahwa masih banyak RT yang belum sepenuhnya memahami tata cara pelaporan pertanggungjawaban terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pihaknya mengusulkan agar setiap RT diberikan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memadai.
“Jika RT terlambat atau bahkan tidak melaporkan pertanggungjawaban, dampaknya akan merambat ke berbagai aspek. Inilah yang harus kita jaga bersama, agar semua keuangan yang diperoleh melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan,” ujar politisi PPP ini.
Dalam RDP ini, DPRD, Forum RT Sangatta Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saling berdiskusi dan berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang ada.(Etn1/Adv)
