Basti Soroti Minimnya Bantuan Keuangan Ke Daerah
Etensi.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai kurang proaktif dalam mengelola anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov). Kabupaten ini hanya mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu) paling kecil di antara 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yaitu sebesar Rp32,8 miliar. Hal ini diketahui dari rasio yang dirilis oleh BPKAD Kaltim.
Contohnya, Kabupaten tetangga, Kota Bontang, mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp58,8 miliar. Kota Samarinda mendapatkan Rp354,4 miliar, Kabupaten Paser Rp243,9 miliar, Kabupaten Berau Rp224,5 miliar, Kota Balikpapan Rp96,2 miliar, dan Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU) dengan jumlah Rp72 miliar.
Belum lagi Kabupaten Mahakam Ulu yang mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp38,4 miliar, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp38,1 miliar, dan Kabupaten Kutai Barat Rp38 miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Basti Sangga Langi, memberikan tanggapan terkait jumlah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemprov Kaltim sebesar Rp32,8 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Kutim tidak maksimal dalam melakukan koordinasi dan kurang gesit dalam mengajukan anggaran.
Di sisi lain, masih banyak fasilitas di Kutim yang membutuhkan perhatian serius. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terfasilitasi hanya dengan mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).
Lebih lanjut, program di bidang sosial dan keagamaan juga perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, Basti Sangga Langi menyayangkan hal ini dan menganggap bahwa Kutim juga membutuhkan bantuan yang sebanding dengan daerah lain.
“Saya rasa hal ini harus kita diskusikan dengan pihak terkait, bagaimana bantuan keuangan ini bisa ditingkatkan di masa yang akan datang, agar bisa setara dengan daerah-daerah lain,” ujar Politisi dari Partai Amanah Nasional (PAN) tersebut.
Dalam hal ini, perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Pemprov dan Pemkab Kutim untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta mengatasi kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi. (Etn1/Adv)
