Alfian Aswad Desak Pemerintah Tingkatkan PAD Dengan Maksimalkan BUMD
Etensi.com, Sangatta – Melonjaknya harga komoditas seperti batu bara dan sawit membuat pemerintah Daerah semakin bergantung pada dana bagi hasil. Hal ini membuat dana bagi hasil yang diperoleh pemerintah Kutai Timur (Kutim) menjadi semakin besar. Terbukti dengan melonjaknya dana bagi hasil, APBD Kutim dalam dua tahun terakhir telah mengalami peningkatan yang drastis.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Alfian Aswad, ketergantungan ini seharusnya dapat dikurangi dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah secara bertahap.
Meskipun diakui bahwa semua daerah di Indonesia pada dasarnya masih menggantungkan APBD mereka pada transfer pusat, namun bagi daerah lain, ketergantungan ini porsinya kecil karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka besar. Oleh karena itu, Alfian mendesak pemerintah Kutim untuk berusaha meningkatkan PAD mereka dengan memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen dan efisiensi. Meskipun tidak harus menaikkan tarif air saat ini, PDAM dapat memberikan sumbangan PAD melalui pemulihan kerugian akibat kehilangan air yang saat ini masih mencapai 20 persen.
“Jika efisiensi ini berhasil dilakukan dan kehilangan air dapat ditekan, tidak ada yang tidak mungkin bagi PDAM untuk memberikan keuntungan. Mengingat kerugian akibat kehilangan air memiliki nilai yang mencapai puluhan miliar rupiah,” ujar Alfian Aswad belum lama ini.
Selain itu, Alfian juga melihat sektor perikanan sebagai potensi sumber PAD yang dapat dimanfaatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendirian Tempat Pelayanan Ikan (TPI) di tempat seperti Kenyamukan, Bengalon, atau Sangkulirang. Melalui TPI ini, PAD dapat diperoleh dari parkir dan retribusi pelelangan ikan sendiri.
“Sebenarnya masih ada banyak sektor PAD yang dapat dikembangkan, namun sampai saat ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah sehingga PAD kami dari tahun ke tahun tetap sama,” jelasnya.
Pemerintah Kutim harus mengevaluasi dan mengambil langkah proaktif untuk mengurangi ketergantungan pada dana bagi hasil dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan memaksimalkan potensi BUMD, seperti PDAM dan sektor perikanan, serta melakukan efisiensi dalam pengelolaannya, diharapkan PAD Kutim dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan daerah.(Etn1/Adv)
