Stop Duduk di Belakang Meja! DPPKB Kutim Jemput Bola Atasi Stunting
SANGATTA – Ada pemandangan berbeda dalam cara kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belakangan ini. Di saat birokrasi sering kali identik dengan tumpukan berkas dan pejabat yang duduk manis di ruangan berpendingin udara menunggu laporan, DPPKB justru memilih jalan lain: turun ke jalan dan mendatangi pintu-pintu instansi lain.
Semangat “dobrak kebiasaan lama” ini bukan tanpa alasan. Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi—yakni stunting—terlalu kompleks jika hanya ditangani dari balik meja kerja.
Lahir dari kegelisahan itulah, muncul sebuah inisiatif unik bernama “Cap Jempol”. Jangan salah sangka, ini bukan soal cap jari administrasi, melainkan singkatan dari Cara Pelayanan Jemput Bola Stop Stunting. Sebuah nama yang jenaka, namun membawa misi serius.
“Kami tidak mau lagi sekadar menunggu. Prinsip kami sekarang adalah menjemput bola. Kami mendatangi OPD-OPD terkait untuk membedah masalah bersama,” ungkap Junaidi dengan penuh semangat.
Lewat gerakan ini, tim DPPKB berkeliling menyambangi sedikitnya 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka membawa data berharga: daftar nama dan alamat keluarga yang berisiko stunting. Data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan representasi dari nasib anak-anak Kutim di masa depan.
Junaidi menceritakan, stunting sering kali hanyalah “hilir” dari masalah yang menumpuk di “hulu”. Seorang anak tumbuh kerdil bukan hanya karena kurang makan, tapi mungkin karena air di rumahnya keruh, tidak punya jamban yang layak, atau orang tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Di sinilah ‘Cap Jempol’ bekerja. Saat kami temukan keluarga yang butuh air, kami ketuk pintu PDAM. Saat butuh bedah rumah, kami datangi Dinas Perkim. Saat butuh bantuan sosial, kami cari Dinas Sosial. Kami hubungkan titik-titik yang terputus itu,” tuturnya.
Langkah ini seolah meruntuhkan tembok ego sektoral yang selama ini sering menghambat pembangunan. Dengan mendatangi langsung, komunikasi menjadi lebih cair, dan solusi bisa ditemukan lebih cepat tanpa harus berbalas surat resmi yang memakan waktu.
Bagi Junaidi dan timnya, kepuasan bukan terletak pada rapinya laporan administrasi, melainkan ketika bantuan pemerintah benar-benar mendarat tepat di tangan keluarga yang membutuhkan.
“Tujuannya satu, agar anggaran negara tidak sia-sia dan anak-anak Kutim bisa tumbuh sehat. Kita pastikan tidak ada lagi bantuan yang salah alamat,” pungkasnya.(Adv/DPPKB Kutai Timur)
