Ubah Pola Pikir! Achmad Junaidi: Tangani Stunting Harus dari Hulu, Bukan Saat Anak Sudah Lahir
SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mengubah perspektif masyarakat dalam penanganan stunting. Upaya pemerintah kini tidak lagi sekadar fokus pada pengobatan anak yang terlanjur mengalami gangguan pertumbuhan, melainkan menitikberatkan pada pencegahan sejak dari hulu atau akar masalahnya.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan pentingnya pemahaman yang benar mengenai definisi “keluarga berisiko stunting”. Menurutnya, pola pikir penanganan harus diubah dari kuratif (pengobatan) menjadi preventif (pencegahan).
“Kalau kita hanya bicara anak yang sudah lahir, itu artinya kita sudah di tahap mengobati, bukan mencegah. Hari ini kita berbicara dari hulunya, dari keluarga yang memiliki faktor risiko,” tegas Junaidi dalam forum sosialisasi, baru-baru ini.
Junaidi memaparkan, faktor risiko dari hulu tersebut mencakup aspek lingkungan dan perilaku. Dari sisi lingkungan, keluarga berisiko stunting sering kali diidentifikasi dari kondisi sanitasi yang tidak layak, belum adanya akses air bersih yang memenuhi standar, serta ketiadaan jamban sehat di rumah tangga. Lingkungan yang tidak higienis dinilai berdampak langsung pada kesehatan ibu hamil dan balita.
Selain infrastruktur dasar, Junaidi juga menyoroti perilaku pasangan usia subur yang kerap mengabaikan perencanaan kehamilan. Ia gencar menyosialisasikan rumus “4T” yang harus dihindari agar tidak melahirkan anak stunting.
“Kondisi 4T itu adalah Terlalu Muda usia ibu melahirkan, Terlalu Tua, Terlalu Dekat jarak kelahirannya, dan Terlalu Banyak jumlah anak. Ini ditambah lagi jika mereka tidak mengikuti program Keluarga Berencana (KB),” paparnya.
Faktor ekonomi juga menjadi indikator, di mana keluarga yang berada dalam kategori desil 1 sampai 4 (kelompok masyarakat miskin) menjadi prioritas pengawasan.
Dengan strategi pencegahan hulu ini, DPPKB berharap intervensi yang dilakukan pemerintah—baik itu perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, maupun edukasi KB—dapat memutus mata rantai stunting sebelum anak lahir.
“Semua faktor ini akan diintegrasikan dalam perencanaan lintas perangkat daerah, sehingga kita bisa mencegah munculnya kasus stunting baru,” pungkasnya. (ADV/DPPKB Kutim)
