Anggota DPRD Kutim Bertolak Ke Jakarta Temui KPK RI
Kutai Timur – Agar tidak menyalahi aturan dan mengantisipasi beragam bentuk indikasi penyimpangan dan terhindar dari tindak pidana korupsi, maka Jumat (25/11) 2022 lalu sebanyak 19 perwakilan anggota DPRD Kutim bertolak ke Jakarta melakukan lawatan ke gedung Merah Putih KPK – RI.
Kunjungan tersebut dalam rangka kordinasi terkait proyek Multi Years Contract (MYC) yang diusulkan oleh eksekutif ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur (APBD Kutim) 2023.
Kunjungan legislatif ini didampingi Rusfian Dit. Koorsup Pencegahan Wilayah Kaltim Rusfian bersama Dit. Koorsup Pencegahan Wilayah Kaltim Tri Budi.
Adapun rombongan DPRD Kutim yang berkujung ke Gedung KPK dalam rangka konseling itu antara lain:
1. Joni, S.Sos
2. Asti Mazar, SE., M.Si
3. Hepnie Armansyah, S.TP
4. Ramadhani, SH
5. Muhammad Ali, SH
6. Hj. Fitriyani
7. Maswar, SE
8. Marsidik, ST., MM
9. Hasna, SE
10. Adi Sutianto DS S.AP
11. Prayunita Utami, A.Md
12. David Rante, S.Th
13. Dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si
14. H. Mochammad Son Hatta, S.Sos
15. H. Hasbullah Yusuf, SE., MM
16. H. Asmawardi
17. Abdi Firdaus, S.H
18. Siang Geah
19. Masdari Kidang.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar Kutim Sayid Anjas mengungkapkan agenda kunjungan anggota dewan ke Gedung KPK dalam rangkah konsultasi terkait MYC 2023. Dirinya menegaskan bawah pihaknya sangat menginginkan pembanguan daerah dengan MYC, tapi dengan catatan dan kepastian tidak bermasalah dikemudian hari alias tidak melanggar hukum.
“Sangking kita ingin pembangunan di Kutai Timur itu ada, dan kita tidak ingin itu bermasalah, diputuskan lah kembali kita konsultasi ke KPK. Saya belum tau keputusannya nanti, apakah nanti ada akvis yang bagaimana dari KPK. Kami berharap akvis itu tidak menjadi masalah untuk kami mengambil keputusan dikemudian hari,” terangnya.
