Sejalan Program Prioritas Bupati, Diskop-UKM Kutim Gencarkan Pendampingan Legalitas Usaha Mikro
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) terus menggenjot pendampingan legalitas bagi para pelaku usaha mikro di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk akselerasi dalam mendukung 50 Program Prioritas Bupati Kutai Timur untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengarahan dan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis yang digelar di Aula Diskop dan UKM Kutim, Sangatta Utara, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini ditujukan bagi 25 pelaku usaha mikro penerima program bantuan modal Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Kepala Diskop dan UKM Kutim, Marhadyn, menjelaskan bahwa selain menerima bantuan permodalan stimulan sebesar Rp5 juta dari pemerintah pusat, para penerima manfaat juga didampingi secara menyeluruh untuk melengkapi legalitas usahanya.
“Kami hadir memberikan layanan pengurusan legalitas gratis. Selain NIB dan NPWP, kami juga mendampingi pengurusan sertifikasi halal, PIRT, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),” ujar Marhadyn.
Marhadyn menegaskan bahwa kepemilikan NIB dan NPWP sangat krusial agar UMKM memiliki kepastian hukum serta akses permodalan yang lebih luas di masa depan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diharapkan, transformasi ini dapat menggeser ketergantungan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur dari sektor pertambangan ke sektor UMKM.
Untuk mendukung target prioritas daerah, Pemkab Kutim memproyeksikan penyaluran bantuan modal sebesar Rp5 juta hingga Rp25 juta bagi sekitar 200 pengusaha pemula hingga akhir tahun ini. Program ini akan mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi kreatif, kuliner, perbengkelan, hingga sektor pertanian dan perkebunan.
Secara bertahap, program pendampingan yang dimulai dari Kecamatan Sangatta Utara ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh pelaku usaha di 18 kecamatan se-Kabupaten Kutai Timur.
Dukungan juga datang dari pihak legislatif. Anggota DPRD Kutim dari Partai Demokrat, Pandi Widiarto, mengapresiasi kolaborasi strategis antara Kemenaker RI dan Pemkab Kutim. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan mengoptimalkan program-program dari pemerintah pusat agar dapat masuk secara maksimal ke daerah demi menyukseskan visi-misi Bupati Kutai Timur.
