DBH Dipangkas, Pemkab Kutim Pastikan Program Kelistrikan Tetap Jalan
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur memastikan sebanyak 13 desa segera teraliri listrik PLN tahun ini, kendati daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat. Hal ini mempertegas komitmen Pemkab Kutim dalam pemerataan layanan infrastruktur dasar.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan hal tersebut setelah meresmikan listrik di Desa Manubar, Kecamatan Sandaran. Bupati menegaskan bahwa kondisi keuangan tidak akan menghentikan 50 program prioritas daerah.
“Walaupun kami menghadapi pemangkasan APBD akibat dipotongnya Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat, 50 program prioritas kami tegaskan tetap berjalan,” kata Ardiansyah dalam pidatonya di Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemkab akan terus melakukan efisiensi belanja dan mengoptimalkan pembiayaan alternatif, termasuk dukungan APBN dan CSR, untuk memastikan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat tetap berlangsung.
Perluasan layanan listrik ke 13 desa tersebut telah melalui koordinasi intensif dengan UP3K Bontang dan UP2K Kaltim. Program ini menjadi bagian dari target peningkatan rasio elektrifikasi Kutim yang kini diklaim telah mencapai 82 persen.
Selain listrik, Bupati juga menyoroti pentingnya akses air bersih. Ia meminta Perumdam memperluas cakupan layanan hingga seluruh desa. Upaya ini akan ditopang oleh pengamanan sumber air baku, pemanfaatan embung dan kolam eks tambang, serta pemberdayaan warga melalui PAMDES dan PAMSIMAS.
Ardiansyah menegaskan seluruh langkah ini merupakan bagian dari visi membangun “Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui pemerataan infrastruktur dasar. (ADV/ProkopimKutim/E)
