Desa Cantik Jadi Gerakan Literasi Statistik, Wujudkan Desa Mandiri Berbasis Data di Kutim
SANGATTA – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini punya cara baru membangun desa, yakni berbasis data sejak tingkat desa. Melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2025, pemerintah daerah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim mendorong lahirnya desa yang mandiri, transparan, dan berbasis bukti.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang membuka kegiatan ini menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar proyek statistik, melainkan gerakan perubahan pola pikir. “Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, tapi subjek yang menentukan arah kesejahteraan warganya sendiri. Untuk itu, data menjadi fondasi utamanya,” jelas Mahyunadi.
Program ini mengajarkan desa untuk mengelola data kependudukan, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur secara mandiri. Data itu kemudian dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan di tingkat lokal.
Desa Singa Gembara menjadi desa pertama yang dibina langsung oleh BPS Kutim dalam program ini. Kepala BPS Kutim, Widiantono, menilai inisiatif ini akan menciptakan desa-desa dengan budaya statistik. “Dengan adanya Desa Cantik, kami harap perencanaan pembangunan desa bisa lebih tepat sasaran, berdasarkan data yang valid dan relevan,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Siburian, menambahkan bahwa pihaknya siap mengintegrasikan data lintas sektor agar seluruh informasi desa dapat diakses secara terbuka dan efisien.
Peluncuran Desa Cantik 2025 menjadi langkah nyata Kutim menyalakan kembali semangat pembangunan dari pinggiran—dengan data sebagai obor penerang menuju desa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.
“Kami harap sinergi ini melahirkan ekosistem desa yang tidak hanya jadi objek pembangunan, tapi menjadi subjek yang memimpin transformasi,” pungkasnya. (ADV)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
