Infrastruktur Pertanian Kutai Timur Tersendat: Petani Hadapi Kendala Akses dan Pupuk
SANGATTA, ETENSI.COM – Kondisi infrastruktur pertanian di Kutai Timur menghadapi tantangan serius yang mengancam produktivitas dan kesejahteraan petani setempat.
Anggota DPRD Kutai Timur Syaiful Bakhri dari Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat mengungkap permasalahan kritis setelah melakukan kunjungan reses di tiga kecamatan – Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan. Temuan lapangan menunjukkan sejumlah persoalan fundamental yang menghambat pengembangan sektor pertanian.
Infrastruktur jalan pertanian menjadi fokus utama perhatian. Mayoritas area pertanian hanya dapat diakses melalui jalan setapak yang sangat terbatas. Kondisi ini secara signifikan mempersulit petani dalam mengangkut hasil panen, mengurangi efisiensi distribusi, dan berdampak langsung pada pendapatan mereka.
Ironisnya, meskipun Kalimantan memiliki produsen pupuk besar seperti Pupuk Kaltim, petani setempat masih mengalami kesulitan memperoleh pupuk untuk kebutuhan pertanian. Paradoks kelangkaan pupuk di tengah keberadaan produsen besar menjadi catatan kritis Syaiful.
“Kami akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ini dengan serius, terutama terkait distribusi pupuk dan perbaikan akses jalan pertanian,” tegasnya. Sebagai politisi PKS, Syaiful berkomitmen membawa permasalahan ini ke dalam pembahasan dengan dinas terkait melalui Komisi D DPRD Kutai Timur.
Upaya yang direncanakan mencakup peningkatan infrastruktur pertanian dan pemberian kemudahan akses pupuk. Langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi para petani di wilayah tersebut, yang selama ini terkendala akses dan fasilitas produksi.
Komitmen untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur pertanian menjadi agenda penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kutai Timur. (Pant/ADV-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
