DPRD Kutai Timur Awasi Ketat Progres Proyek Multi Years Contract
SANGATTA, ETENSI.COM – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mengungkap potensi keterlambatan sejumlah proyek Multi Years Contract (MYC) dan menegaskan pentingnya pengawasan intensif untuk menjamin kualitas pembangunan.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, Sayid Anjas menyoroti progres pengerjaan proyek Multi Years Contract (MYC) di Kutai Timur. Dari 18 proyek yang direncanakan, sejumlah proyek diprediksi berpotensi tidak rampung sesuai target waktu yang ditetapkan.
“Berdasarkan evaluasi terkini, sejumlah proyek MYC diprediksi belum bisa rampung sesuai target. Kami bersama Komisi C tengah menyusun langkah pengawasan intensif untuk mengantisipasi kendala yang mungkin timbul,” ungkap Politisi senior dari Partai Golongan Karya ini di ruang kerjanya.
Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp270 miliar dalam APBD Perubahan. Anggaran tersebut difokuskan pada proyek-proyek yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Strategi prioritas ini diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan pencapaian target pembangunan. Pengawasan ketat akan diterapkan di setiap tahapan untuk menjamin kualitas pekerjaan,” jelasnya.
Dengan pengalaman mendalam di bidang politik dan pengawasan, Anjas menekankan pentingnya koordinasi antara DPRD, khususnya Komisi C, dengan berbagai instansi terkait dalam mengawal proyek MYC. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau progres dan mengidentifikasi potensi hambatan sedini mungkin.
“Komitmen kami adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkas Anjas. Pendekatan sistematis dan pengawasan ketat diharapkan dapat menjamin kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian proyek-proyek pembangunan daerah.(Pant/Adv/DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
