Pelepasan Kawasan Hutan Jadi Kunci Pembangunan Dapil II Kutai Timur
SANGATTA, ETENSI.COM – Pelepasan kawasan hutan menjadi tuntutan mendesak warga Daerah Pemilihan (Dapil) II Kutai Timur, khususnya di wilayah Sangatta Selatan dan Sangkima. Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, menegaskan bahwa status kawasan hutan secara signifikan menghambat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
“Dampak paling terasa ada di sektor pendidikan. Pembangunan fasilitas sekolah dari tingkat dasar hingga menengah terkendala status lahan yang masih termasuk kawasan hutan,” ujar Joni, mantan Ketua DPRD Kutim periode 2019-2024.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, menurut politisi PPP inii telah merespons aspirasi masyarakat dengan mencanangkan program perluasan wilayah non-kawasan hutan. Program ini tidak sekadar pengembangan pemukiman, melainkan juga mendukung pertumbuhan sektor ekonomi. Wilayah Karangan menjadi salah satu area yang diusulkan dialokasikan sebagai zona non-hutan.
Meskipun terdapat kemajuan, seperti perbaikan akses jalan kebun, tantangan pemeliharaan infrastruktur masih nyata. Kerusakan jalan yang cepat terjadi akibat kurangnya perawatan rutin menjadi bukti pentingnya sistem pemeliharaan berkelanjutan.
Proses pelepasan kawasan hutan membutuhkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Joni menekankan perlunya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi aspirasi masyarakat, terutama pembangunan fasilitas publik.
“Kami membutuhkan sinergi komprehensif untuk mengatasi persoalan ini,” tegasnya.
Upaya ini diharapkan dapat membuka akses pembangunan yang selama ini terkendala status kawasan hutan. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dapil II Kutai Timur. (Pant/Adv-DPRD)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
