Puluhan Paguyuban dan Sanggar Tari Meriahkan Pagelaran Tari Nusantara Garapan Dispar Kutim
Sangatta, Etensi.com – Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Pagelaran Tari Nusantara dan Lomba Tari Pesisir dan Pedalaman Kreasi, K-Pop Dance, hingga Modern Dance dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kutim yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2023 mendatang.
Kegiatan ini berlangsung selama 6-9 Oktober 2023 di Polder Ilham Maulana, Sangatta Utara. Pagelaran tari nusantara dimeriahkan oleh 10 sanggar tari dari berbagai daerah di Kutim. Sementara itu, lomba tari pesisir dan pedalaman kreasi, k-pop dance, dan modern dance diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kalangan.
Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Roma Malau yang membuka acara pagelaran tari nusantara dan lomba tari mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud cinta kepada budaya dan tanah air.
“Ketika kita cinta kepada budaya sendiri, maka kita menghargai budaya bangsa sebagai bentuk kesatuan yang tak terpisahkan baik satu dengan yang lainnya,” kata Roma Malau.
Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang diinisiasi Dispar Kutim bertujuan untuk membangun daerah, terkhusus dalam menyemarakan HUT Kutim ke-24. Tak kalah penting, adanya kegiatan ini jelas mendongkrak nilai tambah ekonomi bagi pelaku UMKM maupun masyarakat.
“Tidak saja Dispar maupun pihak-pihak terkait, termasuk paguyuban dan sanggar tari. Ekonomi masyarakat utamanya UMKM turut tergerek naik dengan adanya kegiatan pagelaran tari nusantara dan lomba tari. Namun jangan lupa menjaga kebersihan destinasi pariwisata di daerah kita,” harapnya.
Kepala Dispar Kutim Nurullah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan beragam kesenian dan budaya nasional.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku seni untuk berkreasi dan berekspresi,” kata Nurullah.
Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya.
Pagelaran tari nusantara dan lomba tari pesisir dan pedalaman kreasi, k-pop dance, dan modern dance ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak masyarakat yang hadir untuk menyaksikan acara tersebut.(E1/Adv)
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
