Pemkab Kutim Komitmen Terapkan SPIP untuk Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntablel
Sangatta, Etensi.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan tema penurunan stunting dan manajemen risiko tahun anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim pada Senin (4/11/2024) ini diikuti oleh 54 peserta.
Peserta yang hadir terdiri dari pejabat struktural DPPKB, pejabat fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana, staf pelaksana dinas terkait, perwakilan perangkat daerah, serta kader pendata tercepat dari Kecamatan Rantau Pulung. Workshop ini diselenggarakan secara luring dan daring selama dua hari, dari 4 hingga 5 November 2024.
Penjabat Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, yang diwakili oleh Achmad Junaidi, menyampaikan bahwa SPIP merupakan sistem pengendalian yang memastikan setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan target yang telah ditetapkan. “Workshop ini bertujuan memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam menerapkan SPIP sebagai pedoman penyusunan program dan penganggaran, terutama dalam isu strategis seperti penurunan stunting,” ujar Junaidi.
Ia menekankan bahwa kepala perangkat daerah harus mampu mengendalikan unit kerja masing-masing dengan berpedoman pada prinsip-prinsip SPIP. “SPIP memiliki peran penting dalam mengurangi risiko penyimpangan serta memastikan program berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemkab Kutim juga berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan program, termasuk dalam pengendalian serapan anggaran agar lebih tepat sasaran. “Kami berharap program penurunan stunting di Kutai Timur dapat lebih efektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Kutim juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan pendampingan dalam implementasi SPIP. “Kami berharap perangkat daerah dapat terus berkoordinasi dengan BPKP dalam menghadapi kendala di lapangan,” tambahnya.
Dengan adanya workshop ini, diharapkan kesadaran para pejabat daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik semakin meningkat. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop SPIP Terintegrasi Tematik Penurunan Stunting dan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka,” pungkasnya. (*/ADV)
