Pemkab Kutim Berkomitmen pada Akuntabilitas Publik, Rencana Strategis Pansus Terungkap
SANGATTA, ETENSI.COM – Dalam sebuah sidang paripurna yang digelar di Bukit Pelangi Sangatta, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kutai Timur (Kutim), Hepnie menggarisbawahi pentingnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagai instrumen utama untuk meningkatkan akuntabilitas publik.
Dalam pandangannya, LKPJ harus menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.
Hepnie menyoroti urgensi implementasi kebijakan satu data nasional di tingkat daerah sebagai upaya untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.
Di hadapan sesi sidang yang dihadiri oleh anggota DPRD dan sejumlah pemangku kepentingan, Hepnie juga menekankan perlunya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun perencanaan yang matang guna mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meminimalkan kemungkinan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
“Perlunya reformasi birokrasi yang lebih berorientasi pada perubahan dan peningkatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),” katanya.
Hepnie juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, transparansi informasi publik, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah-langkah penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Selain menggarisbawahi aspek-aspek tersebut, pentingnya diversifikasi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan produktivitas masyarakat setempat,” ungkap Hepnie.
Dia menekankan perlunya perluasan akses terhadap program-program jaminan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, khususnya bagi keluarga rentan dan miskin.
“Pansus mengusulkan strategi pengalokasian belanja APBD secara daring yang lebih efisien, dengan memperhatikan struktur PDRB sebagai salah satu upaya untuk memperbesar ruang fiskal belanja modal, hibah, dan program-program strategis,” paparnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan Kutim itu juga menyoroti pentingnya skema pembiayaan APBD yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal, dengan fokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan ekonomi daerah.
“Dengan berbagai rekomendasi dan usulan yang diajukan, Pansus Kutai Timur berharap dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur,” harap Hepnie. (Adv/*)
