Perkuat Budaya Transparansi di Kutim, Sanksi Menanti Instansi yang Tertutup
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memastikan akan menerapkan langkah tegas dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Wakil Bupati (Wabup) Kutim, Mahyunadi menilai transparansi sudah menjadi kebutuhan mutlak di era pemerintahan modern, dan seluruh instansi diwajibkan aktif menjalankan peran PPID.
Dalam Rapat Koordinasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) yang digelar Dinas Kominfo Kutim di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Mahyunadi mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah meraih peringkat dua PPID se-Kaltim tahun lalu. Ia menargetkan tahun ini Kutim dapat menduduki peringkat pertama.
“Kutim selalu berupaya terkait keterbukaan informasi kepada publik. Bimtek dan kegiatan seperti rakor ini bisa dimanfaatkan para PPID untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan informasi,” ucap Mahyunadi.
Namun, Mahyunadi menyoroti masih adanya 11 perangkat daerah yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Ia berencana memanggil instansi tersebut untuk meminta penjelasan dan mengevaluasi kinerjanya.
“Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Dengan informasi terbuka, kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Mahyunadi menekankan bahwa budaya transparansi harus diciptakan di lingkungan pemerintahan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kita harus mampu menciptakan budaya transparansi yang mendukung terwujudnya pemerintahan bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Ia menambahkan, Pemkab Kutim akan memperluas sosialisasi hingga tingkat kecamatan dan desa agar budaya transparansi benar-benar terwujud. Bila ada instansi di pemerintahan maupun di kecamatan dan desa yang masih enggan terbuka, tentu bisa diberikan sanksi,” tegasnya. (ADV)
Tinggalkan Balasan
