BLUD Kesehatan Jadi Pilar Layanan Publik yang Transparan dan Berorientasi Hasil
KUTAI TIMUR — Hadirnya status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada fasilitas kesehatan (faskes) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah untuk membangun sistem layanan yang berintegritas.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, dalam membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek), yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kutim, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa BLUD adalah simbol tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan transparan.
“Bukan sekadar status administratif. Ini adalah komitmen kita dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efisien, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Rizali.
Ia berharap, dari bimtek ini, dapat dipastikan seluruh pengelola faskes benar-benar memahami bagaimana menyusun laporan kinerja yang sesuai standar. Hal ini karena integritas pelayanan tercermin dari transparansi dan akuntabilitas layahan. “cukup sekadar tersedia anggaran, tapi harus jelas hasilnya,” tegasnya.
Kegiatan ini menghadirkan R. Wisnu Saputro dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menjelaskan pentingnya pelaporan kinerja yang terukur dan berbasis hasil. “Ini juga tentang tanggung jawab dan hasil layanan yang bisa dirasakan masyarakat. Maka kinerja, baik keuangan maupun non-keuangan, harus dilaporkan secara transparan, sesuai prinsip akuntabilitas publik,” jelas Kepala Subdirektorat BLUD di Direktorat BUMD, BLUD, dan BUMDes Kemendagri itu.
Kegiatan ini juga menggandeng LPPSP Universitas Indonesia untuk membantu peserta memahami metode penyusunan laporan kinerja yang efisien dan sesuai standar nasional.
Dengan dukungan 21 Puskesmas dan RSUD, Pemkab Kutim berharap sistem BLUD menjadi tulang punggung transformasi kesehatan daerah. Langkah ini memperkuat arah reformasi Kutim menuju tata kelola pemerintahan yang jujur, efisien, dan berpihak pada masyarakat. (ADV/ProkopimKutim/E)
