Kekurangan Personel Damkarmat Kutai Timur: DPRD Desak Evaluasi Kebijakan Tenaga Honorer

SANGATTA, ETENSI.COM – Potensi risiko kebakaran di Kabupaten Kutai Timur kian mengkhawatirkan akibat kekurangan personel di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat). Meski peralatan pemadam kebakaran telah tersedia memadai, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam penanganan bencana.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Asti Mazar, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait situasi kritis ini. Menurutnya, kebijakan penghapusan tenaga honorer telah menciptakan celah serius dalam sistem ketenagakerjaan, terutama pada instansi vital seperti Disdamkarmat.

“Ketersediaan peralatan tidak serta-merta menjamin efektivitas penanganan bencana. Tanpa personel yang mencukupi, seluruh infrastruktur dan peralengkapan akan sia-sia,” tegas Asti saat ditemui di Q Hotel, Sangatta.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

15 jam

Politisi Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya segera dilakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan penghapusan tenaga honorer. Ia mendorong dilakukannya pembahasan intensif antara DPRD dan Disdamkarmat untuk merumuskan solusi strategis.

Asti mengusulkan beberapa alternatif penyelesaian, di antaranya mekanisme perekrutan khusus atau revisi kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan spesifik sektor pelayanan publik. Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar berbicara tentang kuantitas, melainkan kualitas dan kesiapan personel dalam menghadapi potensi bencana.

“Kami akan memfasilitasi dialog konstruktif untuk menemukan solusi terbaik. Kami mempertimbangkan kemungkinan pengecualian bagi tenaga honorer di sektor-sektor kritis,” tambahnya.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

15 jam

Pernyataan Asti mengindikasikan urgensi perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Tantangan yang dihadapi Disdamkarmat Kutai Timur menjadi potret nyata kompleksitas dampak regulasi yang tidak mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap instansi.

Ke depan, langkah strategis dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan kekurangan personel ini. (RH/Adv-DPRD)