Tantangan Sektor Pertanian di Kutai Timur: Pupuk dan Infrastruktur Jadi Sorotan

SANGATTA, ETENSI.COM – Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkap sejumlah permasalahan kompleks yang dihadapi sektor pertanian, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Fokus utama adalah regulasi pemberian bantuan dan distribusi pupuk yang masih membatasi petani.

Persoalan mendasar terletak pada status tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk kategori penerima pupuk bersubsidi. Berbeda dengan tanaman pangan seperti sayuran dan padi, petani sawit harus mengandalkan pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi.

“Sistem pemberian bantuan APBD yang hanya dilakukan setahun sekali semakin mempersulit kondisi petani. Regulasi ketat membatasi pemberian bantuan berturut-turut, sehingga petani harus mencari alternatif sumber daya di luar bantuan pemerintah,” jelasnya.

Pemkab Kutim Membangun Birokrasi yang Kompeten dengan Sistem Manajemen Talenta dan Corpu

16 jam

Infrastruktur pertanian pun masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun pembangunan jalan kebun telah dilaksanakan, distribusinya belum merata. Fasilitas pasca-panen dan sistem pengangkutan hasil pertanian masih menjadi kendala signifikan.

Tantangan utama dalam implementasi program bantuan mencakup keterbatasan sumber daya dan permasalahan pemeliharaan infrastruktur. Jalan kebun yang cepat rusak menjadi indikasi perlunya sistem pemeliharaan yang lebih baik.

Dapil 2, yang mencakup kawasan perkebunan sawit dan pesisir, menjadi fokus pengembangan. Joni berharap pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan distribusi pupuk dan memperkuat dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing petani lokal.

Dorong Pembangunan Ekonomi Pesisir, Pasar Baru Sangkulirang Jadi Titik Bangkit Kawasan Maritim Kutim

16 jam

“Dibutuhkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi persoalan yang dihadapi petani,” tegasnya. (Pant/Adv-DPRD)