Infrastruktur Pendidikan dan Perkebunan Sangatta Selatan Butuh Perhatian Serius
SANGATTA, ETENSI.COM – DPRD Kutai Timur menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Sangatta Selatan, kawasan yang memiliki potensi perkebunan dan pesisir yang strategis. Anggota Komisi C, Joni, mengungkapkan beberapa permasalahan kritis yang menghambat pembangunan daerah.
Menurut Joni, akses pendidikan menjadi persoalan mendasar di wilayah ini. Pembangunan fasilitas pendidikan dasar hingga menengah terkendala status kawasan hutan yang belum dilepaskan.
“Kondisi ini menyulitkan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, mengingat banyak permukiman berada di dalam kawasan hutan,”ungkapnya.
Sektor perkebunan juga menghadapi tantangan signifikan. Petani kelapa sawit kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena kebijakan yang hanya mengalokasikan subsidi untuk tanaman pangan. Akibatnya, produktivitas perkebunan yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat terancam menurun.
Infrastruktur jalan turut menjadi kendala utama distribusi hasil perkebunan. Meskipun telah dibangun beberapa jalan kebun, ketersediaan alat pascapanen, traktor, dan kendaraan pengangkut masih sangat terbatas. Hal ini membuat para petani kesulitan dalam mengoptimalkan hasil produksi.
Joni meyakini pembangunan Sangatta Selatan dapat direalisasikan secara bertahap melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. Langkah prioritas yang diusulkan adalah percepatan proses pelepasan kawasan hutan untuk membuka akses pembangunan yang lebih luas.
“Kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan status kawasan hutan dan meningkatkan infrastruktur pendidikan serta sarana pertanian. Upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Sangatta Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,”tutupnya.(Pant/Adv-DPRD
![Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur mengambil langkah tegas dengan menahan J, seorang Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 2,1 Miliar. Uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilaporkan habis digunakan oleh tersangka untuk bermain di "aplikasi pengganda uang".
Kepala Kejari Kutim, Reopan Saragih, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Michael A F Tambunan, mengonfirmasi penetapan tersangka dan penahanan ini hari ini, Rabu (5/11).
Berdasarkan keterangan penyidik, total kerugian negara dari pengelolaan APBDes Desa Bumi Etam Tahun 2024 mencapai Rp 2,1 Miliar. Michael A F Tambunan menjelaskan, uang tersebut dikorupsi melalui beberapa cara, yang ironisnya, berakhir di aplikasi investasi ilegal.
"Uang tersebut telah dicairkan oleh J, namun tidak dibayarkan untuk pengadaan 15 unit motor [Ketua RT] senilai Rp 332 juta. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kasi Pidsus kepada awak media.
Modus utama yang paling merugikan adalah penarikan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp 1,7 Miliar antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. J melakukan penarikan dana ini dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Selain itu, J juga menyelewengkan uang pajak desa senilai total Rp 11,5 Juta.
"Total uang yang digunakan oleh J sebesar lebih dari Rp 2,1 miliar, yang menurut pengakuan tersangka, digunakan untuk bermain di 'aplikasi pengganda uang' hingga habis," tegas Michael.
Sebelum penetapan tersangka, Kejari Kutim telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 30 saksi, termasuk perangkat desa dan dua orang ahli.
Sebagai tindak lanjut, J langsung ditahan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kutai Timur.
Tersangka J kini menghadapi jeratan hukum berlapis di bawah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 18 UU Tipikor, yakni Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 8. Ancaman hukuman maksimal yang menanti J adalah 20 tahun penjara.](https://www.etensi.com/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
Tinggalkan Balasan
