DPRD dan Pemerintah Kutai Timur Sepakati APBD Perubahan Rp 9,7 Triliun
Etensi.com, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akhirnya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatangan persetujuan bersama terkait Raperda APBD Perubahan 2023, oleh Ketua DPRD Kutim Joni dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam sidang Paripurna ke-2 DPRD Kutim Jumat (8/9/2023).
Dalam Perda APBD Perubahan 2023 ini, terdapat penambahan anggaran pendapatan sebesar Rp. 9,7 Triliun, yang sebelumnya hanya Rp 8 Triliun.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan peran krusial APBD sebagai landasan utama untuk seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
“APBD bukan hanya sebuah dokumen anggaran, tetapi juga instrumen fiskal yang strategis, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”Kata Ardiansyah Sulaiman
Dijelaskannya, jika proses perubahan APBD 2023 ini melibatkan banyak pihak dengan beragam perspektif dan pandangan yang mendalam.
Karena itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kutai Timur yang telah berperan aktif memberikan masukan dan pendapat sesuai dengan fungsi legislatif, “yaitu legislasi budgeting dan controlling untuk menjaga struktur APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” Terangnya
Lebih lanjut, rincian APBD-P 2023 yaitu sektor Pendapatan Daerah, total Pendapatan Daerah mencapai Rp 8,256 trilyun, dengan komponen Pendapatan Asli Daerah Rp 272,536 milyar, Pendapatan Transfer Rp 7,444 trilyun, dan Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 539,564 milyar. Sementara pada sektor belanja mencatat total Belanja Daerah sebesar Rp 9,788 trilyun, dengan komponen Belanja Operasional Rp 5,002 trilyun, Belanja Modal Rp 3,941 trilyun, Belanja tak terduga Rp 20 milyar, dan Belanja Transfer Rp 824,943 milyar.
“Sedangkan di sektor Pembiayaan, total Pembiayaan mencapai Rp 1,579 trilyun, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp 1,579 trilyun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 46,500 milyar.” Tutupnya.
Tinggalkan Balasan
