Hepnie Minta Pemerintah Daerah Transparan Penggunaan APBD
Etensi.com, Sangatta – Hepnie Armansyah, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), mendesak agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat pengadaan barang dan jasa serta proyek lainnya. Tujuannya adalah agar anggaran dapat terserap dengan lebih cepat. Dengan alokasi anggaran yang besar, tentunya terdapat banyak proyek fisik yang perlu dikerjakan tahun ini.
Namun, jika semua proyek dilakukan secara bersamaan, akan ada kendala di lapangan karena Kutim masih mengalami ketergantungan terhadap bahan material.
Melihat kondisi ini, Hepni mengajak rekan-rekannya di parlemen untuk bersikap proaktif dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan dengan tepat dan sasaran sesuai harapan semua pihak.
“Kami juga meminta kepada pemerintah agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan. Kami siap melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap OPD agar dana yang ada dapat lebih efektif dan efisien,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kutim tersebut.
Masuknya triwulan kedua dan hampir masuk ke semester kedua tahun 2023 ini, penyerapan anggaran masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk segera mempercepat agar kejadian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu yang mencapai Rp 1,5 triliun tidak terulang.
“Saya sangat prihatin karena penyerapan anggaran tahun ini masih lamban. Saya khawatir akan terjadi SiLPA lagi tahun ini,” ujarnya.
Terlebih lagi, APBD Kutim tahun 2023 lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Namun, dengan melihat serapan yang belum memuaskan hingga saat ini, Hepnie memperkirakan kejadian tahun lalu akan terulang, di mana banyak anggaran yang tidak terserap dengan maksimal.
“Saya pesimis anggaran dapat terselesaikan dengan maksimal, terutama karena saat ini pengerjaan proyek pembangunan masih belum berjalan seperti seharusnya. Seharusnya, pada bulan Juni seperti ini, semua proyek sudah dilaksanakan,” ungkap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Jadi, penting bagi pemerintah dan OPD untuk bekerja sama dalam mempercepat penyerapan anggaran guna mencegah terulangnya SiLPA yang merugikan daerah. Dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan anggaran yang transparan, diharapkan dana publik dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan Kutai Timur yang lebih baik.(Etn1/Adv)
